JAKARTA-MI: Inspeksi mendadak (sidak) tandingan ke rumah tahanan (rutan) Pondok Bambu yang dilakukan Dirjen Pemasyarakatan Untung Sugiyono dan Inspektur Jenderal (Irjen) Departemen Hukum dan HAM Sam L Tobing senin pagi (11/1) menyajikan fakta-fakta dengan sudut pandang yang bertolak belakang dengan temuan satuan tugas (satgas) mafia hukum.

Alih-alih menguatkan temuan satgas, Dephukham justru menyatakan fasilitas mewah yang dikecap Artalyta Suryani alias Ayin dan Aling tidak bersifat khusus.

Seusai sidak tandingan, kedua pejabat Dephukham tersebut mengaku menemukan banyak penjelasan yang dapat mengkonfirmasi temuan satgas mafia hukum tersebut. Mereka mengatakan, berbagai fasilitas khusus yang didapat kedua narapidana tersebut memiliki alasan medis.

"Alat pendingin yang ada di kamar Ayin atas rekomendasi dokter RS waluyo," jelas Untung seusai konferensi pers yang langsung diadakan usai sidak tandingan itu.

"Lagipula tidak mungkin kita menyamakan terpidana korupsi dengan maling ayam. Orang yang tak terbiasa tidur dengan banyak orang tak mungkin kita paksakan berada dalam sel penuh sesak," kilahnya menyikapi fakta perbedaan kapasitas tahanan di dalam kamar keduanya. Kamar Aying hanya berisikan dua orang, sedangkan kamar Aling tiga orang. Jumlah tersebut jauh berbeda dengan kamar-kamar blok tahanan yang umumnya berisikan lima, delapan, dan sepuluh orang.

Untung menambahkan ada berbagai pertimbangan dalam menempatkan seseorang di tahanan. Di antaranya faktor kesehatan dan keamanan. "Jadi tetap ada pendekatan HAM yang harus diperhatikan," tangkisnya lagi.

Namun kamar yang disebutkan tersebut bukanlah kamar mewah yang ditempati Ayin dan Aling di lantai tiga dan dua, yang dipenuhi dengan berbagai fasilitas layaknyan hotel berbintang.

Kamar Ayin di lantai tiga dilengkapi dengan tv layar datar, kulkas, AC, tempat tidur mewah, kamar mandi layaknya di hotel, alat fitness dan berbagai fasilitas main anak, serta ruang pertemuan khusus. Bahkan kamar Aling di lantai dua dilengkapi dengan ruang karaoke.

Untung berkilah fasilitas mewah yang disebut-sebut berada di lantai dua dan tiga gedung rutan itu merupakan bangunan yang berfungsi untuk fasilitas umum. Ruangan tersebut memang sengaja didesain berbeda untuk memenuhi kebutuhan pemberian keterampilan kepada warga binaan, yakni ketrampilan membuat mote-mote (manik-manik), berkaraoke, dan qasidah.

"Jadi wajar jika ada fasilitas lengkap karaoke. Ayin dan Aling sering berada di ruangan tersebut karena memang ketua kegiatan tersebut adalah Ayin," papar Untung.

Bahkan Irjen Dephukham meyambut baik kegiatan tersebut. "Niat baik menyebarkan keterampilan kepada penghuni lain adalah kegiatan positif, jadi memang harus didukung. Jadi tidak ada fee

apapun, karena itu fasilitas bersama," tambahnya.


Selain itu, Ayin dibiarkan memiliki kantor khusus pertemuan dengan para stafnya mengingat perusahaan yang ia kelola merupakan perusahaan publik. " Ada 85.000 karyawan yang hidunya bergantung pada perusahaan ini, sedangkan ruang kunjungan sudah terlalu penuh dan tidak dapat digunakan untuk rapat semacam itu," bela Untung.

Sedangkan untuk fasilitas pribadi seperti ponsel BlackBerry

, Untung mengaku tidak menemukannya saat Sidak. "Kalau hal itu jelas salah dan perlu ditindak, tapi tadi saya tak menemukannya," tangkisnya.

Pada dasarnya Untung menegaskan semua benda pribadi bisa saja dibawa ke dalam sel tahanan asal. "Yang tak boleh itu jika alat pribadinya tak umum, contoh ya Handphone tadi, " jelasnya.

Tapi Untung lagi-lagi tak dapat menjelaskan keberadaan alat senam di kamar Aling.

Dalam keterangan persnya, Menteri Hukum dan HAM (Menhukham) Patrialis Akbar menegaskan agar masyarakat tidak langsung menjustifikasi kinerja Kementerian Hukum dan HAM serta pihak Rutan Pondok Bambu. " Banyak temuan-temuan Dirjen PAS yang dapat mengklarifikasi kejadian semalam. Mereka telah disumpah jadi tidak mungkin bohong," tegas Patrialis.

Meski pernah berkunjung ke rutan tersebut beberapa waktu yang lalu, Patrilias tak merasa kecolongan. Kala itu ia mengaku tak sempat ke ruangan tersebut. "Tentunya akan saya cek apakah saat itu fasilitas tersebut telah ada. Pastinya akan saya tanyakan mengapa saya tak diberi tahu," jawabnya datar.

Yang jelas, imbuh Patrialis, ia akan bertanggung jawab penuh jika memang terbukti ada pelanggaran. " Bukan berarti tak tegas pada anak buah, tapi ini komitmen penuh," pungkasnya. (*/OL-7)