BATAM--MI: Pelaksanaan Kawasan Perdagangan Bebas Batam, Bintan dan Karimun (FTZ BBK) hingga Oktober 2009 menyerap 575 ribu tenaga kerja. Hal itu dikata Ketua Dewan FTZ BBK Ismeth Abdullah.

Dalam pertemuan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia dengan Para Pengusaha Batam, Bintan dan Karimun di Batam, Jumat (15/1) Ismeth mengatakan meski belum sempurna namun pelaksanaan FTZ BBK telah mensejahterakan rakyat. Rasio beban pekerja di FTZ BBK, kata dia hanya 1:2,2 yang berarti satu orang pekerja hanya memikul dua orang. "Itu tergolong sehat," katanya.

Mengenai investasi, hingga kini, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat sebanyak 1.290 penanam modal asing yang berinvestasi di FTZ BBK, dengan total investasi US$2,5 miliar. Meski begitu, ia mengatakan masih ada hambatan dalam pelaksanaan FTZ BBK. Ia mengatakan, FTZ BBK berjalan dengan baik, namun perlu penyempurnaan untuk meningkatkan daya saing dengan kasawan lain di Asia Pasifik.

Penyempurnaan yang diharapkan pada PP.02 tahun 2009 juga Peraturan Menteri Keuangan No.45, 46 dan 47 tahun 2009. Selain itu pihaknya meminta pertambahan penetapan pelabuhan bebas di FTZ BBK. Menteri Perhubungan, kata Ismeth, menetapkan enam pelabuhan bebas di Batam, dua di Bintan dan satu di Karimun. "Ini masih perlu ditambah, dengan menetapkan pelabuhan bebas di Tanjungpinang," katanya.

Sementara itu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan pemerintah berkomitmen memajukan FTZ BBK dengan revisi UU dan PMK.  "Ini terbukti dengan begitu banyak Menteri yang hadir di sini, sebuah komitmen yang luar biasa," katanya. (Ant/OL-06)