JAKARTA--MI: Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) menyesalkan tidak adanya sosialisasi dini dari pemerintah dalam menghadapi ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA) sejak 10 tahun silam. Untuk itu, pemerintah diminta segera membangun infrastruktur untuk mendukung daya saing industri.

"Mengenai masalah daya saing Indonesia di ACFTA, tidak ada sosialisasi dan persiapan sejak dini. Jadi, saat pemberlakuan ini dunia usaha kaget karena tidak ada persiapan," kata Ketua Hipmi Erwin Aksa seusai bertemu dengan Wakil Presiden Boediono di Istana Wakil Presiden Jakarta, Jumat (29/1).

Menurut Erwin, ketiaksiapan Indonesia sejak 10 tahun lalu membuat barang-barang di China lebih murah daripada barang yang Indonesia produksi. Padahal, kita punya waktu yang cukup panjang untuk daya saing yang lebih baik dari saat ini. "Meskipun ada 200 pos tarif baru, tetap saja lebih murah (produk China). Dalam 10 tahun persiapan minim, seperti dukungan perbankan, dan lain-lain. Jadinya tidak ada perubahan," katanya.

Yang terjadi saat ini adalah pelabuhan dan listrik tidak siap. Komoditas yang diekspor masih bahan mentah, seperti minyak mentah dan batu bara. Ini cerminan pemerintah yang hanya memikirkan solusi jangka pendek, yaitu penerimaan pajak dan retribusi. Tapi, untuk jangka panjang, ini tidak sehat.

"Kita 10-15 tahun lagi punya apa. ACFTA sudah menjadi threat (ancaman) kita di masa lalu. Sekarang barang-barang China sudah membanjiri. Untuk mencegah threat di masa depan, pemerintah harus memikirkan industri berbasis sumber daya alam besar yang kita miliki," tuturnya. (Tup/OL-04)