JAKARTA--MI: Ekonom ECONIT Hendri Saparini menilai, niat pemerintah membuang produk China dan ASEAN melalui pelabuhan di kawasan timur kontraproduktif dengan penyelamatan industri nasional.

Hal ini terkait dengan implementasi ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA). "Saya terkejut ketika pemerintah berniat mengeluarkan kebijakan itu. Produk murah impor dimasukkan ke daerah dengan inflasi tinggi. Sehingga harga bisa lebih murah. Seolah-olah pemerintah melegalkan impor itu. Kenapa enggak produk kita sendiri yang dibanjirkan ke sana?" kata Hendri dalam diskusi ACFTA : Tantangan dan Peluang Bagi Ekonomi Nasional dan Kesejahteraan Rakyat di kantor pusat PB Nahdlatul Ulama di Jakarta, Selasa (16/2).

Menurutnya, Indonesia saat ini menghadapi problem pengangguran yang serius. Jika industri tidak diperkuat dari sisi kebijakan perdagangan, maka bisa dipastikan ekonomi Indonesia ke depan hanya bertumpu pada sisi pertumbuhan ekonomi semu. "Kalau tidak ke industri, ke mana lagi kita berharap adanya penyerapan tenaga kerja?" ujarnya.

Saat ini, imbuhnya, banyak industri tekstil yang sudah tutup. Padahal penyerapan tenaga kerja di sektor industri tekstil dan produk tekstil (TPT) sangat besar. "Apakah industri ini memang sudah tidak punya lagi daya saing kuat atau industri ini terpaksa di-sunset (ditenggelam)-kan?"

Sementara kampanye penggunaan produk dalam negeri, menurutnya, baru sebatas slogan. "Produk 100% Cinta Indonesia saya setuju. Tapi tidak mungkin kan kalau belilah produk dalam negeri walaupun mahal dan kecut. Tidak mungkin kan?" tuturnya lagi.

Kepada Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, Hendri lalu mempertanyakan masih berjalannya negosiasi FTA antara Indonesia dengan sejumlah negara. Sebut saja FTA dengan India, Selandia Baru, dan Australia. "Mana yang bisa dibatalkan? Dengan Australia dan Selandia Baru kita barter produk peternakan kita. Tapi, apakah kita sudah menyiapkan diri dengan instrumen pengaman yang cukup?" tanyanya.

Sementara dalam ACFTA, Hendri membandingkan, China telah lebih dulu memperkuat industrinya baru mereka mengibarkan bendera perdagangan bebas. "Bukannya dibalik," tukasnya. (Zhi/OL-04)