JAKARTA--MI: Pemprov DKI akan mencabut kartu Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Keluarga Miskin (JPK-Gakin) maupun Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) kepada pemegang kartu yang merupakan perokok berat.

"Ini bukan berarti Gakin akan dicabut semuanya. Tapi saya tidak mau memberikan dana kesehatan gratis bagi perokok berat. Itu adil. Saya sedang merumuskan kebijakan baru, miskin atau kaya kalau merokok tempatnya diluar," kata Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo seusai membuka acara Musda II Dharma Wanita Persatuan di Gedung Teknis Abdul Muis, Jakarta, Selasa (9/2).

Data Lembaga Demografi Universitas Indonesia menunjukkan 22 persen total pengeluaran sebulan keluarga miskin ternyata dihabiskan untuk membeli rokok sehingga LSM mendesak Pemprov DKI melakukan penelitian lebih lanjut terhadap hal tersebut karena keluarga miskin menerima layanan kesehatan gratis dari Pemerintah Daerah. "Kita diminta  untuk meneliti ini. Padahal mereka (perokok -red) menikmati layanan kesehatan gratis dan rokok merupakan beban berat buat kesehatan. Ini kan tidak imbang atau proporsional kalau dijalankan terus," kata Fauzi.

Gubernur menegaskan Pemprov DKI akan merumuskan kembali persyaratan pemberian kartu JPK Gakin dan SKTM untuk keluarga tidak mampu yang menjadi perokok. Berdasarkan penelitian lembaga tersebut, dari 25 jenis pengeluaran rumah tangga, justru pengeluaran untuk rokok menduduki urutan kedua teratas setelah beras yang menduduki peringkat satu.

Ditemukan empat dari 10 rumah tangga miskin ternyata memiliki pengeluaran untuk rokok terbanyak dibandingakan dengan pengeluaran rumah tangga kategori kaya.  Persentasinya untuk rumah tangga miskin pengeluaran membeli rokok mencapai 12,4 persen per bulan lebih besar dibandingkan rumah tangga kaya yang hanya mengeluarkan 8 persen untuk rokok.

Pengeluaran 12,4 persen itu setara dengan membeli 15 kali daging satu kilogram, delapan kali biaya sekolah, enam kali biaya kesehatan, lima kali telur dan susu serta dua kali ikan. Rata-rata jumlah pengeluaran rumah tangga perokok sekitar Rp113 ribu per bulan ditujukan untuk menikmati rokok. Pengeluaran ini lebih tinggi dari dana bantuan langsung tunai (BLT) yang diberikan pemerintah untuk mensubidi rumah tangga miskin yaitu Rp100 ribu per bulan.

Fauzi mengatakan untuk menekan jumlah perokok di Jakarta, Pemprov DKI akan menggalakkan kembali kelompok kerja (pokja) di sekolah-sekolah dengan bekerjasama dengan LSM, komite sekolah dan kegiatan rohani agama. "Kita akan galakkan lagi Pokja, LSM, komite sekolah dan kegiatan Rohis untuk bersama-sama melakukan gerakan menurunkan kegiatan merokok yang tidak baik ini di kalangan pelajar dan wanita usia muda," katanya. (Ant/OL-06)