JAKARTA--MI: Pelayanan rumah sakit terhadap masyarakat miskin masih buruk. Hal ini diketahui melalui hasil survei yang dilakukan Indonesia Coruption Watch (ICW) dalam riset mengenai pelayanan rumah sakit terhadap warga kelompok miskin di Jabodetabek.

Sebanyak 76,8% responden mengeluhkan pelayanan administrasi rumah sakit. "Sedangkan 34,1% mengeluhkan pelayanan perawat dan tenaga kesehatan rumah sakit," ujar peneliti ICW Ratna Kusumaningsih, di Jakarta, Selasa (9/2).

Penelitian tersebut dilakukan di lima Jakarta yakni, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi. Sasaran rumah sakit 5 rumahsakit swasta dan 18 rumah sakit pemerintah dengan total sample 738 responden pasien miskin.

"Keluhan lainnya mengenai fasilitas dan sarana, penolakan dan persyaratan uang muka," tambah Ratna.

ICW juga menemukan, masih terdapat pungutan bagi pasien miskin untuk mendapatkan kartu berobat dan saat pelayanan. Hal ini ditunjukan dengan adanya pengakuan 54 pasien atau 7,9%. "Pemegang kartu jamkesmas mengeluarkan biaya rata-rata sebesar Rp101ribu dan Rp89ribu. Selain pungutan mendapatkan kartu berobat tersebut, dalam pelayanan ternyata masih harus mengeluarkan biaya meski terdafrar di Jamkesmas dan gakin," paparnya.

Staf ahli Menteri Kesehatan Abdul Chalik Masulili menjelaskan, buruknya pelayanan rumah sakit karena beban pembiayaan pasien miskin yang ditanggung rumah sakit. "Untuk pasien dengan SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) menjadi tanggungjawab pemerintah daerah. Hanya saja belum jelas bagaimana penagihannya kalau semua harus ditampung rumah sakit," ujarnya.

Ia menambahkan, rumah sakit yang terpaksa menombok karena tagihan yang tidak dibayarkan, berpengaruh terhadap turunnya pelayanan terhadap pasien. "Penyebabnya kebijakan SKTM banyak disalahgunakan, banyak yang mengambil haknya orang miskin. Orang yang berhak malah tidak masuk database. Ini yang kita evaluasi bersama Askes," pungkasnya. (NJ/OL-7)