JAKARTA--MI: Ketua Fraksi Partai Golkar Setya Novanto menuding para anggota DPR RI yang menolak dana aspirasi Rp15 miliar menghambat pemerataan pembangunan. Dana aspirasi, menurut Novanto, bentuk komitmen anggota Dewan untuk membangun daerah.

"Kalau ada anggota DPR yang menolak dana aspirasi, mereka itu menghambat pemerataan pembangunan. Karena, dana aspirasi ini penting untuk pemerataan pembangunan," kata Novanto ketika dihubungi Media Indonesia di Jakarta, Senin (7/6).

Menurut Novanto, disetujuinya dana aspirasi akan menguntungkan masyarakat luas, terutama di daerah yang selama ini belum merasakan pembangunan. "Dana aspirasi ini untuk masyarakat, bukan untuk Partai Golkar, karena dana aspirasi ini dalam bentuk program, bukan dana langsung untuk anggoa Dewan. Jadi yang diuntungkan itu masyarakat, bukan DPR, karena DPR itu hanya mengusulkan program yang akan dialokasikan di daerah pemilihannya," kata Novanto.

Novanto mengatakan, dana aspirasi yang diusulkan Rp15 miliar per orang itu merupakan batas maksimal bagi setiap anggota Dewan mengusulkan anggaran. "Kalau tidak ada batas maksimal anggaran program yang diusulkan anggota Dewan, itu malah masalah nanti. Bisa saja anggota Dewan berlomba-lomba dan mengusulkan program yang membutuhkan anggaran begitu besar," katanya.

"Usulan tersebut kemudian disampaikan ke Badan Anggaran. Kemudian Badan Anggaran DPR akan membahasnya bersama dengan pemerintah. Dalam pembahasan, bisa saja anggaran yang diusulkan anggota Dewan tersebut dikurangi karena keterbatasan anggaran yang tersedia," ujarnya.

Realisasi anggaran dana aspirasi tersebut, ujar Novanto, akan diserahkan ke daerah. "Program itu akan ditangani pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan mekanisme penggunaan anggaran. Tentu proses-proses tender program harus dilakukan dan pengawasannya juga harus dilakukan. Kalau ada kekhawatiran kebocoran atau rawan korupsi, kita semua harus sama-sama mengawasinya. Dengan konsep dan mekanisme penggunaan anggaran seperti ini, kalau ada DPR yang menolak, mereka itu berarti menolak pemerataan pembangunan," kilah Novanto. (Ken/OL-5)