JAKARTA--MI: Tim bentukan Kementerian Kehutanan bulan depan berencana melaksanakan studi banding pengelolaan program pengurangan emisi dari penanggulangan deforestasi dan degradasi lahan (REDD) ke Brasil. Hal itu sebagai uji komparasi pelaksanaan moratorium (penghentian sementara) konversi hutan primer dan lahan gambut 2011-2013.

Menurut Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, hasil studi banding ini akan dirumuskan menjadi suatu strategi REDD pada Agustus 2010. "September 2010, pemerintah menargetkan seluruh draf konsep pelaksanaannya secara nasional telah rampung," ujarnya usai membuka diskusi tentang penurunan emisi karbon di Jakarta, Kamis (17/6).

Brasil merupakan negara yang telah menjalani program pengelolaan dana hibah Norwegia untuk program REDD, seperti halnya Indonesia. Brasil pernah melakukan kesepakatan program serupa pada 2005-2008.

Menurut Zulkifli, kegiatan studi banding ini merupakan implementasi penyiapan institusi lembaga MRV (monitor dan verifikasi) dan pembiayaan sebagai fase persiapan LoI Indonesia-Norwegia. "Tahap persiapan ini selambatnya-lambatnya selesai di Desember 2010. Nanti kami dapat US$200 juta untuk pelaksanaan tahap penuh selanjutnya," ujar Zulkifli.

Hasil studi banding itu akan merumuskan konsep MRVa nanti, lembaga pengelolaannya, hingga bentuk peran para kepala daerah di negara pelaksana.

Saat ini, Kementerian Kehutanan telah menyiapkan sebuah metode penghitungan karbon sebagai bahan verifikasi tingkat nasinal nantinya. Konsep itu berpatokan pada skim perhitungan penurunan emisi dari REDD yang dilakukan Ditjen Bina Produksi Kehutanan.

Dalam skim itu, penurunan emisi didapat dari selisih laju deforestasi rata-rata 2005-2010 dengan luas deforestasi per pelaksanaan moratorium per 1 Januari 2011-Desember 2013. Nantinya, hasilnya dikalikan potensi penyerapan karbon dari hutan primer, yakni 550 ton per ha.

"Hasilnya lalu dikalikan nilai harga perdagangan karbon berdasarkan kesepakatan bilateral tim negosiasi harga Indonesia-Norwegia. Nilai itulah yang akan kita klaim kepada Norwegia untuk dapat dana hibah mereka," ujar Zulkifli.

Mengenai besaran harga, pemerintah akan menempuh pendekatan bilateral dengan Norwegia. Sebelumnya, harga karbon di Kopenhagen sebesar US$30 per ton. Karena terjadi deadlock perhitungan di COP, harga turun menjadi US$1 per ton.

"Nanti setelah program selesai penuh di 2014, kita bikin tim join konsultasi dengan Norwegia untuk mencari skim penentuan harga," ujar Zulkifli. (*/OL-5)