JAKARTA--MI: Ketua Komisi Yudisial Busyro Muqqodas mengusulkan adanya sistem tata kelola keuangan pusat dan daerah terkait dengan kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah. Hal ini disampaikan Busyro seusai menjalankan seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Rabu (4/8).

"Di samping harus diproses dengan sungguh-sungguh yang tidak kalah penting bagaimana menciptakan satu sistem tata kelola keuangan pusat dan daerah itu transparan dengan melibatkan auditor independen," usulnya.

Busyro mengusulkan agar ada auditor independen lainnya yang bertugas mengaudit keuangan antara pusat dan daerah, selain yang dimiliki sekarang yaitu BPK.

"Itu penting itu. Selama ini auditor independen kan jarang dilibatkan. Jadi bersama-sama dengan audit dari BPK," imbuhnya seraya mengatakan. auditor independen ini difungsikan menjadi second opinion.

Sementara itu, calon pimpinan KPK lainnya Ade Saptomo mengusulkan agar KPK didirikan juga di kabupaten sebagai bentuk pencegahan korupsi. "Saya mengusulkan dibentuk kabupaten KPK," ujar akademisi dari Universitas Andalas tersebut.

Menurutnya, ide ini muncul darinya karena melihat begitu banyaknya kasus korupsi yang dilakukan kepala daerah. "Iya, KPK di tingkat daerah. Itulah awal formulanya. Otonomi daerah ini memunculkan korupsi-korupsi di daerah. Itu harus dikejar di daerah-daerah itu. Kita perlu membangun kabupaten bersih korupsi, yang saya sebut kabupaten KPK. Saya duga ini aplikatif," pungkasnya. (CC/OL-04)