Pemilu yang akan berlangsung di Myanmar 7 Oktober merupakan langkah mundur bagi negara yang berada di bawah rezim militer lebih dari 40 tahun itu. Pendapat itu disampaikan Sekretaris Urusan Luar Negeri Forum untuk Demokrasi Burma Khin Ohmar dalam seminar yang diadakan Asia Calling.
"Konstitusi yang baru akan memberi kekuasaan mutlak pada militer," ujar Ohmar. "Konstitusi ini akan berlaku setelah pemilu. Itu artinya kondisi akan lebih buruk daripada sebelum pemilu."
Ohmar melihat pemilu ini akan dipergunakan pemerintah junta untuk melanggengkan kekuasaannya, di dalam negeri maupun di mata dunia internasional. Dengan diadakannya pemilu, junta dapat mengatakan mereka telah terpilih secara demokratis.
Namun, Direktur Kantor Perkembangan Demokrasi Burma di Eropa Harn Yahwnghwe yang juga merupakan anak dari Sao Shwe Thaik, Presiden Burma yang dikudeta militer para 1962, memiliki pandangan berbeda. Yahwnghwe menganggap pemilu ini merupakan langkah maju bagi Myanmar dan memboikot pemilu sama artinya dengan memberikan kesempatan militer untuk berkuasa secara aklamasi. (*/I-1)