JAKARTA--MICOM: Penundaan penerapan pengendalian konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi berpotensi menyebabkan tekanan inflasi yang tidak perlu. Penundaan tersebut berpotensi menyebabkan aksi spekulasi dan penimbunan yang membuat kelangkaan di pasar dan berujung pada kenaikan harga.

Hal itu diungkapkan oleh Chief Economist Bank Internasional Indonesia (BII) Juniman di Jakarta, Selasa (14/12). Menurutnya, memang perlu diwaspadai oleh pemerintah akibat penundaan pembatasan BBM bersubsidi tersebut, hal ini disebabkan karena kemungkinan akan terjadi spekulasi harga oleh pelaku pasar.

"Namun, tekanan inflasi awal ini tidak akan lama dan kembali pada harga normal. Karena pedagang juga tidak akan terlalu tinggi menaikkan harga, sedangkan BBM subsidinya sendiri belum dinaikkan," tukasnya.

Sementara itu, ekonom Samuel Sekuritas Lana Soelistianingsih mengungkapkan bahwa penundaan pembatasan konsumsi BBMbersubsidi berpotensi menyebabkan inflasi babak pertama. Ketidakpastian kebijakan pemerintah, lanjut Lana, menjadi kesempatan bagi pedagang untuk melakukan aksi spekulasi dan penimbunan.

"Mereka mengantisipasi kebijakan yang sesungguhnya entah kapan diberlakukan," tegasnya.

Inilah, lanjut Lana, kenyataan dimana faktor psikologis pasar dominan mempengaruhi tekanan inflasi.

Selain berpotensi menimbulkan tekanan inflasi yang tidak perlu, tambah Lana, penundaan pembatasan konsumsi BBM bersubsidi juga akan berdampak pada anggaran negara. "Akibat penundaan, volume konsumsi BBM bersubsidi pada 2011 yang sebesar 38,5 juta kiloliter bisa melonjak menjadi 42 juta kiloliter. Pada saat yang sama, harga minyak dunia juga cenderung meningkat," katanya.

Setiap kenaikan harga minyak mentah Indonesia (ICP) sebesar US$1 per barel, kebutuhan untuk anggaran subsidi naik Rp2,6 triliun. "Oleh karena itu, pembatasan konsumsi diharapkan bisa menghemat volume sebesar 2,11 juta kiloliter dan anggaran sebesar Rp3,8 triliun," katanya.

Sedangkan ekonom Bank Mandiri Doddy Ariefianto mengatakan, laju inflasi pada 2011 sendiri memang sangat berpotensi untuk melampaui asumsi 5,3%. "Tekanan dari administered price sepertinya tidak tertahankan. Dengan anggaran subsidi yang turun, konsekuensinya adalah kenaikan harga," katanya.

Selain administered price, lanjut Doddy, tekanan inflasi juga akan datang dari tren kenaikan harga komoditas di pasar internasional. "Anomali iklim sepertinya belum jelas kapan akan mereda," ujarnya.

Kenaikan harga di tingkat internasional, tambah Doddy, tentu akan berpengaruh terhadap harga di dalam negeri. "Dalam pembobotan inflasi, kelompok makanan menyumbang 25-30 persen. Perubahan harga tentunya akan sangat memengaruhi inflasi," katanya.

Dengan kondisi tersebut, menurut Doddy, laju inflasi 2011 diperkirakan dalam kisaran 6,5%-7%. "Upside risk sangat besar, potensi untuk menembus batas atas begitu terbuka," ujarnya.

Sebelumnya, dalam rapat kerja antara pemerintah dan Komisi VII DPR RI yang berlangsung lebih dari 14 jam lebih, Senin (13/12), disepakati bahwa pembatasan konsumsi BBM bersubsidi akan mulai diterapkan pada akhir triwulan I 2011. Namun, penerapan kebijakan tersebut tetap harus mendapatkan persetujuan dari parlemen. Awalnya, pemerintah mengusulkan penerapan kebijakan tersebut secara bertahap yang dimulai di Jabodetabek pada 1 Januari 2011.

Sementara itu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Agus Suprijanto mengatakan bahwa penundaan pembtasan konsumsi BBM bersubsidi menyebabkan potensi penghematan anggaran menjadi tidak optimal. Penghematan anggaran yang awalnya diharapkan sebesar Rp3,8 triliun rupiah berkurang menjadi Rp2,85 triliun.

"Dihitung saja, kalau satu tahun penuh bisa menghemat Rp3,8 triliun rupiah maka kalau diundur tiga bulan berarti ada yang berkurang. Nilainya sekitar Rp950 miliar," kata Agus. (OL-3)