PERALIHAN Orde Baru ke Orde Reformasi menyajikan secercah harapan bagi berlangsungnya kehidupan politik yang sungguh-sungguh demokratis. Akan tetapi, ketika usia reformasi mencapai lebih dari satu dasawarsa, publik justru menyaksikan sebuah praktik demokrasi semu dan bukan demokrasi konkret, demokrasi prosedural dan bukan demokrasi substansial.

Dan, tahun 2010 yang baru berlalu bisa disebut sebagai tahun paling suram dalam perjalanan demokrasi bangsa ini. Disebut paling suram karena di tahun tersebut politik transaksional atau politik barter mencapai puncaknya dengan bercokolnya Sekretariat Gabungan (Setgab) Partai Koalisi pendukung pemerintahan SBY-Boediono.

Setgab adalah koalisi ganjil dalam tatanan politik demokratis dan karenanya mencederai demokrasi. Disebut ganjil karena dia dibangun bukan atas dasar kesamaan ideologi, melainkan kesamaan kepentingan kekuasaan belaka.

Setgab adalah kerumunan elite parpol yang saling bertransaksi dan berbagi kue kekuasaan dan melanggengkan kekuasaan itu. Bukan tidak mungkin mandeknya kasus-kasus raksasa seperti bailout Bank Century dan mafia pajak adalah akibat ulah politik barter.

Juga, sangat mungkin berbagai undang-undang dan kebijakan penting di negeri ini lahir melalui politik transaksional tersebut. Dan, hampir pasti banyak pejabat publik menduduki kursi kekuasaan atas dasar transaksi atau barter politik.

Jika politik transaksional masih beroperasi, jangan berharap di tahun 2011 ini hukum dapat ditegakkan untuk menuntaskan skandal Century, mafia pajak, dan kasus-kasus besar lainnya. Juga, jika politik barter masih merajalela, jangan berharap lahir kebijakan dan undang-undang yang berpihak kepada demokrasi, kepada rakyat.

Dan, jika tahun ini kabinet dirombak ketika politik transaksi masih mencengkeram, jangan juga berharap para profesional akan duduk dalam kabinet hasil reshuffle.

Kita membutuhkan kontrol politik yang cermat agar politik transaksional tidak merajalela. Bukankah demokrasi mensyaratkan kontrol politik sebagai instrumen pengimbang kekuasaan?

Partai oposisi dan masyarakat madani perlu melakukan konsolidasi demokrasi agar kontrol politik berlangsung efektif.

Kita harus menjadikan tahun 2011 sebagai tahun konsolidasi demokrasi.

Hanya dengan konsolidasi demokrasi, politik di negara ini akan beralih dari politik transaksional menuju politik transformatif yang berpijak dan berpihak pada kepentingan rakyat.

Dan, demokrasi di negeri ini sungguh-sungguh telah beranjak dari demokrasi prosedural menuju demokrasi substansial hanya jika praktik politiknya telah berpijak dan berpihak pada kepentingan publik, bukan kepentingan kekuasaan belaka.