Penulis : Irvan Sihombing
Kamis, 20 Januari 2011 18:19 WIB
JAKARTA--MICOM: Kasus mafia pajak Gayus Tambunan sebenarnya mudah diselesaikan dan tidak perlu membuat bangsa Indonesia hiruk pikuk. Namun, nyatanya, Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono terlihat kesulitan dalam menuntaskan perkara tersebut. Ini membuat komitmen SBY dalam mengurus bangsa Indonesia dipertanyakan.
"Indonesia sekarang hiruk pikuk. Tapi tidak tahu hiruk pikuknya maunya apa. Urusan Gayus saja kenapa yah susah amat? Kenapa mutarnya jauh sekali. Polisi lalu ke kejaksaan lalu ke presiden. Nanti dari presiden turun lagi ke polisi lalu ke kejaksaan berlanjut ke Satgas Pemberantasan Mafia Hukum. Nanti naik lagi. Kapan ya mengurusi bangsa?” kata mantan Presiden Megawati Soekarnoputri saat memberikan kuliah umum di Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara, Jakarta, Kamis (20/1).
Ketua Umum DPP PDI P ini mengatakan Gayus yang kini menjadi bahan pemberitaan di berbagai media massa telah menjadi lelucon yang tidak lucu. Gayus yang sebelumnya hanya pegawai Direktorat Jenderal Pajak golangan III ternyata mampu mempermainkan aparat penegak hukum, melenggang keluar negeri dengan mudah. Menurut Mega, kasus ini tidak akan pernah terjadi kalau pemerintahan saat ini memiliki tata negara dan pemerintahan yang baik.
"Gayus itu apa sih? Namanya di koran menjadi perbincangan di televisi. Saya heran apa hebatnya Gayus sampai bisa menduiti sedemikian banyak aparat hukum dan bebas pergi ke luar negeri dengan menggunakan rambut palsu? Ini lelucon yang tidak lucu. Kalau betul ada tata pemerintahan, seharusnya kasus Gayus dan juga skandal Bank Century tidak terjadi. Bagaimana mau menata kalau orang yang menatanya saja tidak betul. Sejak awal saya juga sudah katakan kalau penegakan hukum di negeri ini tebang pilih," tegasnya.
Tata pemerintahan yang baik juga ditandai dengan pembenahan institusi yang bermasalah. Pemerintah jangan terlalu gemar membuat lembaga ad-hoc hanya karena ada suatu institusi tidak berjalan dengan baik.
"Kalau memang tidak percaya dengan Kejaksaan, misalnya, ya institusi itu saja yang diperbaiki. Saya yakin itu bisa asalkan konsisten. Tata pemerintahan itu ada jika pemimpin di negeri ini memiliki leadership. Tanpa itu tidak bisa,” lanjutnya. (*/OL-11)