JAKARTA--MICOM: Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Dalam Negeri
mengadakan rapat yang dihadiri sekretaris daerah dan kepala biro seluruh
provinsi di Indonesia.

Hal ini dilakukan sebagai salah satu langkah
tegas atas dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang belum cair di
ratusan kabupaten/kota.

"Pertemuan ini untuk 'memaksa',
saya pakai tanda petik, supaya kabupaten/kota itu sesegera mungkin
mencairkan dana-dana yang menjadi hak dari sekolah itu, untuk segera
ditransfer ke sekolah-sekolah," ujarnya Mendiknas M Nuh di Jakarta, Selasa (1/3).

Menurut M Nuh,
sejauh ini baru aada 77 kabupaten/kota yang baru mencairkan dana BOS
dari total 497 kabupaten/kota yang ada di seluruh Indonesia.

"Alhamdulillah
sekarang sudah ada 77 kabupaten/kota. Jadi masih ada 400-an lagi. Kita
sepakat bersama kawan-kawan sekda, biro keuangan, untuk segera
mengundang kabupaten/kota, agar ada unsur memaksa, supaya dana ini segera
cair," tegasnya.

Pertemuan dengan sekda ini diperlukan
karena jumlah dana BOS yang cukup besar ini menunjang kebutuhan
sekolah-sekolah yang ada di seluruh Indonesia. Dana ini pun telah masuk
ke APBD sejak 26 Desember silam. Akan tetapi, belum semuanya menyalurkan
ke sekolah-sekolah.

"Kita sudah sama-sama tahu, porsi BOS untuk
operasional sekolah kan mencapai 70%. Untuk SD dan SMP itu sekitar 70%.
Pemerintah pusat melalui Kemenkeu menyalurkan dana bos itu ke
kabupaten/kota. Sudah masuk itu per 26 Desember. Sudah masuk semua itu,"
jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, M. Nuh mengajak semua pihak untuk mengawasi dana BOS yang jumlahnya cukup besar ini.

"Justru
kami ingin kerja sama dengan KPK untuk ikut mengamankan penyaluran,
pemanfaatan dana BOS supaya tepat. Yang paling penting sekarang ada
penguatan, ada capacity building, ada pelatihan, ada petunjuk teknis
apa yang boleh dan tidak boleh. Kami malah mengajak KPK dan BP supaya
ini tepat," tutupnya. (CC/OL-9)