Bertahannya perekonomian Jepang dari gempuran gempa, tsunami, dan kebocoran radiasi dari reaktor nuklir memperlihatkan pentingnya stimulus moneter berbasis sistem pembayaran yang kokoh. Yen boleh saja dimainkan oleh para spekulan, tapi dengan basis sistem pembayaran yang kukuh dengan intervensi kerja sama nilai tukar negara G-7 dapat mengeliminasi dampak tersebut. Hukum Walras terbukti lebih tepat ketimbang Hukum Say. Tugas ASEAN ialah belajar dari Jepang, termasuk Uni Eropa, mengenai tantangan keamanan dunia yang semakin kompleks. ASEAN harus mampu masuk kelompok G-8 dalam 10 tahun ke depan.
Pengalaman Uni Eropa memperlihatkan bahwa penyatuan pasar bersama dan juga ekonomi bersama ternyata meninggalkan cacat yang sangat dalam. Runtuhnya perekonomian Yunani, Portugal, Spanyol, dan lainnya memperlihatkan tidak kuatnya sistem pasaran bersama dalam menghadapi era globalisasi. Pengangguran di Uni Eropa juga memperlihatkan kecenderungan yang divergen. Ini semua memperlihatkan kegagalan proyek besar yang bernama regional free trade area. Beruntung, Uni Eropa memiliki sistem pembayaran yang cukup memadai untuk meredam efek lanjutan dari syok ekonomi tersebut. Keamanan akan semakin mencekam di masa depan. Aitoro (2008) menegaskan bahaya tersebut yaitu, "The Office of the Secretary of Defense detected malicious code in various portions of its network infrastructure while consolidating information technology resources in the middle of last year. Over the course of two months, the code infiltrated multiple systems, culminating in an intrusion that created havoc by exploiting a vulnerability in Microsoft Windows, said Dennis Clem, OSD's chief information officer."
Kondisi yang terjadi di Amerika Serikat memperlihatkan betapa dahsyatnya ancaman terhadap keamanan yang semakin menggunakan teknologi canggih. Salah satu faktor yang krusial bagi penetapan kondisi ekonomi yang aman ialah adanya job security, yang ternyata juga bergantung pada kondisi ekonomi dan kemampuan keahlian seseorang. Artinya keamanan justru akan meningkat ketika perekonomian mengalami ekspansi dan sebaliknya, keamanan akan berkurang ketika perekonomian mengalami krisis. Dengan demikian, keamanan nasional merupakan persyaratan untuk mempertahankan kehidupan sebuah negara melalui pergelaran kekuatan ekonomi, politik, dan pertahanan keamanan. Karena itu, kekuatan tersebut harus diinterpolasikan kepada infrastruktur yang sangat penting, termasuk fungsi pembayaran. Patriot Act mendefinisikannya sebagai 'so vital to the United States that the incapacity or destruction of such systems and assets would have a debilitating impact on security, national economic security, national public health or safety.' Schmidt (2008) juga menegaskan pentingnya investasi publik untuk mengurangi dampak negatif dari ancaman keamanan seperti ini. "When you look at securing government systems, there needs to be a lot of restructuring of the architecture--legacy hardware, software, and applications. None of those were designed to operate in the high threat environment we operate in today. All of that needs to be ripped out and replaced."
Dengan demikian, kerja sama internasional tidak hanya diperlukan, tetapi juga berpotensi untuk membuat biaya transaksi sistem pembayaran di ASEAN menjadi lebih kompetitif ketimbang di negara-negara lainnya, termasuk misalnya di Eropa. Dengan semakin efisiennya biaya transaksi melalui sistem pembayaran, peran ASEAN sebagai pasaran bersama yang bersaing dengan wilayah-wilayah ekonomi lainnya dapat menciptakan kebijakan perdagangan luar negeri dan dalam negeri yang bersifat trade creation dan bukan trade diversion. Trade creation akan tercipta di dalam ASEAN serta antara ASEAN dan negara-negara di luar ASEAN. Dengan adanya perdagangan bebas antara ASEAN dan negara non-ASEAN, seperti China, diharapkan, semakin efisiennya sistem pembayaran melalui sistem pembayaran di ASEAN akan menciptakan keunggulan kompetitif berusaha di ASEAN secara relatif ketimbang di China. Kerja sama di antara negara-negara ASEAN akan terjadi penurunan biaya overhead cost dari proses produksi transaksi sistem pembayaran di ASEAN yang pada gilirannya memengaruhi harga relatif antara ASEAN dan non-ASEAN. Harga relatif yang terbentuk diharapkan meninggikan daya saing produk-produk ASEAN. Untuk itu, subsidi publik atau negara terhadap keamanan dan juga infrastruktur sistem pembayaran di tiap negara. Sistem pembayaran seharusnya sudah menjadi agenda ASEAN.
Seyogianya pemerintah Indonesia memberikan dukungan insentif yang serius bagi perbankan nasional yang berkonsentrasi pada pelayanan transaksi sistem pembayaran seperti Bank BCA dan Mandiri agar dapat semakin menurunkan biaya rata-rata jangka panjangnya melalui kekuatan monopoli alamiah dan shifting biaya rata-rata jangka panjang tersebut melalui penerapan teknologi yang semakin tepat. Peran pemerintah Indonesia yang serius dapat mempercepat bank untuk melebarkan pelayanan sistem pembayarannya di seantero Indonesia, bahkan ke luar negeri sehingga menciptakan keunggulan kompetitif dalam size of business. Social welfare di ASEAN hanya akan terbentuk jika inefisiensi dapat tercapai dengan sinyal harga yang diterima konsumen seharusnya juga merupakan biaya social. Tidak sesuainya antara harga dan biaya sosial merupakan agenda lain yang juga wajib diperhatikan kerja sama internasional dalam bisnis sistem pembayaran. ASEAN harus mampu menciptakan lembaga pengawas bisnis sistem pembayaran di ASEAN yang memantau agar harga yang terbentuk merupakan refleksi dari biaya sosialnya. Langkah ini juga penting untuk dilakukan agar bad payment system provider does not drive out good payment system provider. Rambu-rambu yang dibuat harus mendukung tidak terjadinya informasi asimetris.
Diabaikannya faktor keamanan juga akan menyebabkan biaya sosial menjadi lebih tinggi ketimbang harga yang dibayar konsumen. Pada akhirnya surplus konsumen akan tergerus secara sistematis; secara makro tergerusnya surplus konsumen akan menyebabkan dead weight loss perekonomian. Dalam model ekuilibrium general Arrow dan Debrue, dead weight loss dalam perekonomian juga berpotensi mengurangi surplus produsen. Dengan demikian, tepatlah apa yang dikemukakan Massoud and Bernhardt (2002) atau Donze and Dubec (2006): "The payment card transaction fee is equal to the issuer’s marginal cost minus a subsidy that reflects the costs of cash for the bank." Dengan demikian sistem pembayaran dalam ASEAN harus mengikuti beberapa langkah tersebut agar tidak terjebak dalam desain dan implementasi yang salah. Tanpa dukungan sistem pembayaran yang memadai, pergerakan barang, jasa, dan faktor produksi antaranggota ASEAN akan menghadapi friksi biaya transaksi yang semakin mahal, yang justru berpotensi menciptakan trade divergency ketimbang trade creation. Kasus Uni Eropa memperlihatkan bahwa mereka sangat lemah dalam hal ini. Selain itu, perekonomian Uni Eropa terkendala oleh hegemoni kekuatan politik Jerman yang justru menyiapkan sistem pembayaran domestik yang bersifat bias terhadap kemajuan sektor industri nasional mereka sendiri. Dalam konteks ASEAN, negara yang berpotensi melakukan hal ini amat mungkin adalah negara yang memiliki pendapatan per kapita terbesar di ASEAN itu sendiri. Pun tentunya negara tersebut memiliki rasio nilai tambah terhadap produk domestik bruto yang secara relatif paling besar pula di ASEAN. Negara ini berkepentingan besar dalam menghalangi pengurangan peran industrialisasi dalam perekonomian. Sementara negara-negara di ASEAN yang tengah mengalami deindustrialisasi atau belum mencapai tahap industrialisasi akan mengalami nasib yang sama dengan Portugal di Uni Eropa. Sistem pembayaran di Portugal tidak didesain untuk mendukung Hukum Walras. Semoga pasaran bersama ASEAN belajar dari kegagalan Uni Eropa!

Oleh Achmad Deni Daruri, President Director Center for Banking Crisis