Mengikuti berita pergolakan di Timur Tengah, juga tentang konflik perbatasan Kamboja-Thailand, kita ikut prihatin. Jika dibandingkan dengan situasi di kedua wilayah itu sekarang, kita relatif tenang. Demokrasi di kita telah berjalan dan banyak mendapat pujian, sekalipun belum terwujud seperti yang kita inginkan. Keresahan dan ketidakpuasan masih ada, terutama karena masalah-masalah kemiskinan dan ketimpangan. Namun, di negara-negara berkembang lain pun terjadi yang serupa. Bahkan sebagian di antaranya lebih buruk keadaannya.

Di Indonesia kita masih meyakini, selama masyarakat bisa bebas menyalurkan aspirasi, dan pemerintah mendengarkan aspirasi rakyatnya, kita boleh bersyukur. Semoga ketidakpuasan tidak berkembang menjadi gejolak seperti di Timur Tengah. Semoga Indonesia tidak dibebani percekcokan berlebihan antarkita, pun dengan negara tetangga. Kita sekarang memang relatif aman dan terkendali. Keberuntungan ini jangan diremehkan.

Tentang konflik Thailand-Kamboja, seperti yang diberitakan akhir-akhir ini, Indonesia direncanakan menjadi tuan rumah pertemuan penyelesaian sengketa perbatasan yang terjadi dekat kuil Hindu kuno Preah Vihear. Indonesia, dalam posisi sebagai ketua ASEAN, akan hadir sebagai mediator, sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan PBB dan ASEAN. Namun, rupanya Menteri Pertahanan Thailand semula menolak keterlibatan Indonesia. Masalah itu bersifat bilateral maka pihak ketiga mana pun tidak diharapkan hadir. Demikian alasannya. Sebaliknya, Menteri Pertahanan Kamboja menyatakan hanya akan berbicara kepada Thailand apabila delegasi Indonesia hadir dan (pertemuan) bertempat di Indonesia.

Mengapa ada kegamangan melibatkan Indonesia? Tentunya bukan karena peran atau posisi Indonesia? Namun, bila kita pelajari jalan rumit revolusi Kamboja menuju nasionalismenya, dan kaitan sejarah antara Kamboja-Thailand, rasanya kita bisa perkirakan mengapa ada sikap demikian. Dalam sejarah revolusi Kamboja, banyak pihak luar ikut terlibat. Beda situasinya dengan revolusi kita yang boleh dikata berjalan tanpa terlalu banyak intervensi, khususnya dari negara-negara tetangga. Itu antara lain berkat jasa pemimpin-pemimpin kita yang sejak awal secara serempak memperjuangkan paham kebangsaan dan kenegaraan. Itu menjadi tradisi kita.

Sejarah lama Kamboja
Kalau kita telusuri sejarah Kamboja, bahkan sebelum Prancis menjadi walinya pada 1863, rakyat Kamboja tidak pernah dibiarkan damai dengan dirinya. Kamboja menjadi ajang pengaruh negara-negara tetangga dekatnya, Vietnam dan Siam (Thailand). Bukan semata-mata karena ambisi ekspansi negara-negara tetangga itu, melainkan lebih karena perebutan kekuasaan yang terus-menerus mewarnai panggung politik negeri Kamboja. Yang saling bercekcok itu tidak enggan mencari perlindungan dari luar.

Dalam buku In Search of Southeast Asia: A Modern History (1971), misalnya, disebutkan bahwa tiga perempat abad dalam abad 18 di Kamboja sembilan raja bergantian menduduki takhta, lima di antaranya mendudukinya lebih daripada satu kali, sering kali hanya untuk beberapa bulan. Mereka yang tersingkir dari istana biasanya lari ke daerah delta Mekong yang tidak bertuan, atau ke Siam dan resmi minta perlindungan. Di dua tempat itu, mereka mengerahkan pasukan masing-masing, terdiri dari orang-orang campuran--Kamboja-Vietnam, Kamboja-Siam--dan dengan komando campuran pula mereka kembali memasuki Kamboja untuk merebut takhta.

Banyak raja Kamboja waktu itu bertakhta sebagai boneka Vietnam atau Siam. Sementara itu, wilayah mereka semakin ciut karena digunting untuk upeti dan konsesi. Pernah ada laporan seorang Inggris yang menyaksikannya pada 1823: di Kamboja ada tiga penguasa--Siam, Vietnam dan Kamboja. Orang-orang Vietnam dan Siam memang keluar-masuk Kamboja seperti negeri itu milik mereka sendiri. Barangkali masyarakat Kamboja pun berangsur-angsur menganggap warga tetangga-tetangga itu bukan orang asing lagi. Sejumlah raja Kamboja bahkan menjalani penobatan di Bangkok.

Mungkin jenuh oleh cekcok berkepanjangan, akhirnya pada 1846 pasukan-pasukan Siam dan Vietnam sepakat menarik diri. Mereka setuju menerima Ang Duong sebagai raja--nama yang patut dicatat karena raja ini enggan menjadi boneka Siam atau Vietnam. Dia mencari alternatif lain: Prancis, yang mulai tertarik pada gemah ripahnya Kamboja. Namun, baru setelah Ang Duong meninggal, putranya, Norodom (eyang buyut Sihanouk), yang menandatangani persetujuan dengan Prancis (1863) dan membuat Kamboja menjadi 'perwalian' Prancis.

Nasionalisme tumbuh pelan
Nasionalisme tumbuh pelan di Kamboja. Pertumbuhan itu antara lain berkat Lembaga Agama Buddha yang dibentuk di Phnom Penh tahun 1930. Pernah pula timbul insiden penentangan terhadap pemerintahan Prancis, dipelopori pemuda-pemuda Buddha (1942), yang cukup mengejutkan penguasa Prancis yang selama itu terbiasa dengan sikap adem ayem masyarakat Kamboja. Generasi pimpinan yang ada di bawah Prancis umumnya tidak merasa tertantang mengadakan perlawanan karena rakyatnya tidak tertarik pada politik dan tinggal terpencar.

Keadaan berubah berbarengan dengan bangkitnya semangat kemerdekaan di Asia Tenggara setelah Perang Dunia II. Kamboja pun ingin merdeka dan itu diperolehnya secara penuh pada 1953. Radikalisme mekar. Semula setiap kelompok mencobakan ide-idenya untuk membentuk Kamboja yang ideal bagi masyarakatnya, di tengah kenyataan-kenyataan yang saling bertentangan. Banyak orang menjadi kaya luar biasa karena memanfaatkan kesempatan dagang semasa perang Vietnam--termasuk pengusaha dan militernya—sedangkan rakyat kebanyakan hidup melarat. Sikap feodalistik Sihanouk, yang de jure hanya beberapa tahun absen dari panggung kekuasaan sejak dinobatkan Prancis tahun 1941, tidak membantu keadaan. Suasana demikian menyuburkan gagasan-gagasan komunistis. Belum lagi campur tangan negara-negara besar yang tidak mau lepas tangan dari wilayah tersebut, dan campur tangan negara-negara tetangga yang memiliki kaitan sejarah.

Cekcok internal maupun intervensi luar di masa lalu rupanya meninggalkan sisa-sisa sampai sekarang. Karena letak geografisnya, wilayah perbatasan Kamboja sekarang rawan untuk masuknya kejahatan transnasional, antara lain pencucian uang dan lalu lintas obat terlarang. Seperti di Indonesia, korupsi dan mafia hukum masih marak. Kesejahteraan ekonomi rakyatnya tercermin dari GDP per kapita yang pada 2005 kira-kira kurang dari separuhnya Indonesia, dan sekitar sepertujuh Thailand.

Itulah gambaran suatu negara yang di masa lalu tidak dibiarkan damai dengan dirinya sendiri. Pelajaran yang bisa kita petik dari sejarah masa lalu negara tetangga itu: rasa curiga-mencurigai mudah tumbuh dalam masyarakat yang sering lebih percaya pada pengaruh luar--dari mana pun datangnya--daripada pada bangsanya sendiri.


Oleh Toeti Adhitama, Anggota Dewan Redaksi Media Group