ANGGOTA DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Arifinto, akhirnya mengumumkan pengunduran dirinya sebagai anggota DPR periode 2009-2014. Ia mundur setelah tertangkap basah kamera Media Indonesia saat menonton video porno dalam rapat paripurna, Jumat (8/4).

Arifinto mengumumkan pengunduran dirinya itu dalam jumpa pers di Jakarta, kemarin. Anggota DPR dari daerah pemilihan Jawa Barat VII itu menekankan bahwa sikap yang dipilihnya itu atas kesadaran diri sendiri, bukan atas paksaan dari siapa pun.

Ia berharap keputusannya untuk mundur juga menjadi pembelajaran yang bermanfaat bagi partai, konstituen, dan seluruh anggota DPR yang masih akan bertugas hingga 2014.

Kata 'pembelajaran' yang diucapkan Arifinto patut diberi garis tebal. Pembelajaran pertama dan terutama tentu untuk partai politik. Bukan rahasia lagi bahwa partai politik telah gagal membina kader mereka selama ini. Partai malah dipakai untuk transaksi yang berpotensi memberi keuntungan politik dan ekonomi bagi pengurus.

Partai Keadilan Sejahtera tidak bisa mencuci tangan atas skandal video porno yang melibatkan Arifinto. Bukankah yang bersangkutan menjadi anggota DPR karena direstui partai? Karena itu, sebagai bentuk tanggung jawab, partai tidak bisa menyerahkan keputusan atas kelakuan jorok menonton video porno itu semata-mata atas kesadaran pribadi anggota. Partai Keadilan Sejahtera harus memperlihatkan ketegasan sikap terhadap pornografi dengan tindakan nyata memecat anggota mereka.

Dengan tindakan yang tegas itulah antara lain partai dapat memelihara integritas partai, yaitu satunya kata dan perbuatan.

Kasus Arifinto juga menjadi pembelajaran berharga, bahkan sangat berharga bagi konstituen agar tidak terkelabui dalam memilih wakil di DPR. Konstituen harus jeli menilik rekam jejak partai dan calon anggota legislatif sebelum menentukan pilihan politik.

Tidak kalah penting adalah pembelajaran bagi anggota DPR lainnya. Adalah fakta yang terang-benderang bahwa sebagian wakil rakyat sering mangkir sidang. Kalaupun hadir dalam rapat parlemen, sebagian di antara mereka lebih asyik ber-Facebook, ber-Twitter, menonton video porno melalui komputer tablet, dan bahkan terlelap dalam mimpi.

Harus jujur diakui bahwa rakyat sulit sekali menemukan dan merasakan tetes keringat wakil mereka di Senayan yang bekerja berbasiskan komitmen dan integritas. Publik lebih kerap menjumpai anggota DPR metroseksual yang lebih mengutamakan gaya dan wangi penampilan, tetapi nihil keprihatinan sosial.

Wakil rakyat kian lupa diri sehingga ada jurang yang menganga antara aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat dan materi persidangan dewan. Video porno hanyalah sebuah puncak gunung es yang terlihat di lautan persoalan Senayan. Karena itu, mundur saja tidak cukup, harus dipecat.