Berbagai kebijakan BBM di Indonesia kerap melahirkan masalah baru yang tidak terduga. Walaupun semuanya berlindung demi kepentingan rakyat, dalam kenyataannya yang paling sering menjadi korban adalah rakyat pula. Begitu pula dengan masalah pembatasan konsumsi BBM bersubsidi yang dikhawatirkan banyak pihak akan melahirkan masalah baru karena pemerintah terlihat tidak siap.

Akar masalah

Pemicu masalah kebijakan BBM ini sebenarnya bersumber dari keberpihakan rezim pada pasar bebas hampir mutlak. Itu merupakan bagian dari kebijakan ekonomi yang melulu berorientasi pada pasar dan melupakan fondasi ekonomi rakyat. Idealnya sumber daya alam khusus energi dan tambang digunakan untuk kemakmuran bersama, dan kekayaan digunakan untuk kepentingan publik.

Kenyataannya, kebijakan ekonomi lebih berpihak pada pasar dan semua sumber alam dikuasai lingkaran kekuasaan yang berselingkuh dengan pasar. Di sisi lain, harus diakui bahwa akar masalah kebijakan BBM di Indonesia bukan semata-mata soal subsidi yang salah sasaran.

Alih-alih menerapkan kebijakan penghematan BBM untuk kendaraan pribadi, justru kenyataannya pemerintah tidak memberikan pelayanan maksimal, misalnya dalam hal penyediaan sarana prasarana transportasi publik yang memadai. Dampak lainnya terhadap perkembangan usaha kecil menengah juga belum serius dipikirkan. Belum lagi soal efek domino kenaikan harga-harga.

Kenyataannya, secara makro kualitas kehidupan manusia Indonesia belum bisa dikatakan terdapat kemajuan, di sisi lain pemerintah terus mendera dengan berbagai kebijakan yang memberatkan dari waktu ke waktu. Derajat kemiskinan sebagian rakyat Indonesia semakin parah kendatipun sebagian dari mereka telah diberikan santunan subsidi BBM beberapa saat lalu. Rakyat tetaplah sebagai objek penderita, yang keringatnya diperas untuk alasan-alasan di luar akal sehat mereka.

Situasi ini sebenarnya menunjukkan kepanikan pemerintah dalam mengatasi kebutuhan rakyat yang mendasar, yakni masalah energi. Bila hal ini diberlakukan tanpa pertimbangan yang matang dari berbagai aspek dan dimensi, justru solusi ini dikhawatirkan menjadi problem baru di tengah masyarakat. Masyarakat mengalami kesengsaraan baru, setidaknya harga akan melonjak begitu tinggi karena pembatasan bahan bakar akan menimbulkan masalah dalam hal lainnya. Kebijakan itu pada akhirnya potensial memicu kerumitan sendiri.

Kebijakan pembatasan konsumsi BBM tanpa pertimbangan matang justru dikhawatirkan memicu kekacauan publik. Hal itu menepis semua pidato manis pemerintah yang menyatakan bahwa setiap kebijakan BBM yang dilakukan adalah untuk menyelamatkan kehidupan rakyat miskin. Jumlah kenaikan orang miskin akibat salah kebijakan BBM sudah sering dialami.

Sampai saat ini negara belum menemukan solusi yang tepat bagaimana menciptakan alternatif untuk mengatasi solusi ini. Atas dasar pengurangan subsidi, negara selalu mengorbankan rakyatnya. Di sisi lain, tidak ada langkah revolusioner, misalnya bagaimana memberantas semaksimal mungkin jumlah korupsi di negeri ini. Dana yang diselewengkan koruptor bila digunakan secara tepat, justru akan jauh lebih efektif daripada selalu menjadikan rakyat sebagai kambing hitam kebijakan BBM.

Subsidi tepat sasaran?

Alasan pemerintah untuk menaikkan harga BBM adalah supaya biaya subsidi bisa diberikan tepat sasaran, yakni kepada mereka yang miskin. Alasan yang dikemukakan itu memang begitu rasional dan logis. Logika yang dipakai pemerintah selama ini bahwa yang menikmati harga BBM tersubsidi adalah hanya orang kaya.

Dari waktu ke waktu memang kebijakan penaikan harga BBM (dalam berbagai bentuknya) dan sering tidak diimbangi kemudahan bagi orang miskin dan perbaikan fasilitas umum. Ada kecenderungan bahwa dana kompensasi yang ada kurang tepat sasaran karena disalahgunakan untuk kepentingan di luar hal ini.

Itulah yang membuat publik selalu ragu bahwa penaikan harga BBM akan mengurangi kaum miskin. Dua hal yang menurut publik, dalam kenyataannya, selalu bertolak belakang dan tak ada buktinya di lapangan secara konkret. Penaikan harga BBM sering tidak diimbangi dengan penghapusan praktik pungli yang melekat dalam diri birokrasi dan pelayanan publik.

Ketidakmampuan pemerintah menghapuskan biaya tinggi (hight cost) itulah yang membuat kebijakan penaikan harga BBM tidak mengubah nasib kaum miskin. Kaum miskin hidupnya semakin tersisih dalam daya tawarnya terhadap kekuatan global yang sekarang ini telah merasuki kekuatan politik dan pasar.

Kekuatan global ini sekarang telah menguasai hajat hidup kehidupan ekonomi kita. Itu terjadi karena ketidakmampuan elite politik dalam rangka membangun kemandirian ekonomi bangsa. Elite politik yang ada saat ini tidak memiliki kemampuan untuk membaca sebuah perubahan tata dunia global.

Dan lebih jelasnya, mereka tidak memiliki visi yang akurat ke arah mana kaum miskin di negaranya akan diarahkan untuk berkompetisi dalam pasar global. Dalam setiap kebijakan BBM, yang sulit dilakukan pemerintah adalah bagaimana berempati terhadap kesusahan rakyat. Karena itulah, meskipun terdapat berbagai argumen yang sangat ilmiah dan rasional tentang alasan menaikkan harga BBM, rakyat tetap tidak bisa menerimanya.

Meskipun alasan pemerintah sangat logis, dan pemerintah tidak lagi seharusnya menyanggah subsidi BBM yang begitu berat dan perlu diturunkan tahun per tahun, alasan menaikkan harga BBM itu hanya berpreferensi pada kepentingan pemerintah. Rasa empati apa yang terjadi di kalangan rakyat kecil tidaklah terlalu menjadi urusan pemerintah.

Jadi bukanlah kebijakan menaikkan harga BBM itu yang salah secara teoritis, melainkan kelalaian pemerintah memberikan peluang untuk peningkatan ekonomi rakyat itulah yang salah secara teoritis dan praktis. Masalah utama rakyat kecil dalam setiap penaikan harga BBM bukanlah semata-mata naiknya barang yang dimaksud, melainkan adalah kenaikan harga-harga lainnya. Titik. Di sisi lain, kenaikan harga-harga barang pokok itu tidak diimbangi kenaikan tingkat pendapatan mereka.

Kita sering dengar rakyat menjerit, "Gaji tetap, harga meningkat." Nah, itulah yang disebut sebagai derita rakyat itu. Problem BBM selalu membawa konsekuensi beratnya beban hidup masyarakat. Apalagi jumlah pengangguran diperkirakan akan bertambah, dan demikian pula dengan angka kemiskinan. Di sisi lain terdapat ketidakjelasan orientasi pemerintahan dalam pemulihan ekonomi. Kebijakan BBM terkait dengan berbagai kebijakan pemerintah lainnya.

Menaikkan harga BBM dengan cara apa pun seharusnya juga memaksa pemerintah berpikir keras untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Penguasa bergeming ketika dihadapkan pada logika bahwa angka kemiskinan bukannya menurun, melainkan sebaliknya akibat berbagai kebijakan BBM. Mengapa beban berat selalu rakyat yang menanggung, sedangkan keuntungan tetap diraih para penguasa?