BENCANA nuklir di Jepang menuntut kesiapan sistem pembayaran untuk menopang sistem perbankan. Kegagalan keamanan nasional dalam mendukung operasi sistem pembayaran yang andal dan efisien akan mengubah perilaku perbankan ke arah yang semakin tidak sehat. Massoud and Bernhardt (2002) atau Donze and Dubec (2006) membuktikan bahwa, "Interchange fees soften the competition on deposits, because it becomes less profitable to attract a consumer when a 'foreign' consumer makes withdrawals that generate revenues."

Kejahatan sektor pembayaran yang menyebabkan perbankan gagal dalam memperoleh keuntungan dari sektor ATM akan berpotensi besar terhadap peningkatan kompetisi perbankan dalam pasar depositnya. Perbankan akan terjebak dalam persaingan yang semakin ketat seperti pemberian hadiah. Sistem pembayaran haruslah bersifat transparan dalam rangka mendukung sistem perbankan yang efisien.

Artinya, bencana nuklir dapat berdampak pada sistem perbankan. Barth, Caprio, and Levine (2006) patut untuk dijadikan rujukan bersama karena mereka menggunakan data antarnegara yang sangat besar. Hasilnya cukup mengejutkan karena aturan kecukupan modal yang ketat ternyata tidak efektif dalam menghasilkan sistem perbankan yang sehat.

Sementara itu, sistem pengawasan perbankan juga tidak mendukung terciptanya kinerja perbankan yang sehat kecuali negara tersebut menerapkan kelembagaan yang tepat. Dengan kata lain, pilar pertama dan pilar kedua dari Basel 2 ternyata tidak mencukupi untuk menjaga sistem perbankan yang sehat.

Pilar pertama bicara tentang model manajemen risiko dan pilar kedua tentang discretionary power dalam pengawasan perbankan. Artinya, pembentukan lembaga yang tepat ternyata lebih terkait dengan keterbukaan informasi yang seluas-luasnya bagi publik termasuk pihak swasta untuk terus memonitor segala aspek perbankan termasuk sistem governance-nya.

Hasil studi empiris itu membuktikan bahwa variabel yang penting bagi pengawasan perbankan yang efektif adalah keterbukaan informasi, insentif untuk mendisiplinkan pasar, verifikasi dalam rangka pengawasan, pengawasan yang mendukung pasar, dan persyaratan diversifikasi.

Penelitian empiris juga memperlihatkan bahwa bank yang memiliki aset yang sangat besar ternyata menghadapi fungsi produksi yang bersifat constant return to scale. Berbeda dengan di Indonesia, bank besar justru masih memiliki fungsi produksi yang bersifat increasing return to scale seperti Bank BCA, Bank Mandiri, dan Bank BNI.

Dengan kondisi di saat perbankan terperangkap pada keadaan constant return to scale, semakin besarnya usaha perbankan tidak memberikan implikasi kepada daya saing usaha mereka. Di sinilah potensi digunakannya subsidi negara untuk mendukung perbankan yang tercakup oleh fungsi produksi yang bersifat constant return to scale.

Berdasarkan teori siklus, jika subsidi dihapus, sangat mungkin perbankan akan memasuki fase decreasing return to scale. Dalam kondisi krisis yang sangat berat, pergeseran dari increasing return to scale menjadi constant return to scale sangat mungkin terjadi, termasuk pergeseran dari constant return to scale menjadi decreasing return to scale. Dengan demikian, ada indikasi yang sangat kuat bahwa penguatan Fed juga mencakup untuk mengatasi problem too big to fail. Artinya, Fed akan bertindak preventif sebelum kondisi too big to fail terjadi.

Jadi, persoalannya bukan hanya masalah governance dari lembaga pengawas perbankan apakah itu bank sentral, lembaga lain selain bank sentral, ataupun gabungan antara bank sentral dan lembaga nonbank sentral. Namun, lebih dari itu ialah apakah governance tersebut dapat diimplementasikan termasuk melakukan regulasi yang lebih jauh dalam menghindari permasalahan perbankan yang bersifat too big to fail.

Dalam hal efisiensi, pertanyaannya ialah apakah penggabungan kedua tujuan tersebut mampu meningkatkan cakupan ekonomi (economies of scope). Misalnya, jika kegiatan pengawasan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi pelaksanaan kebijakan moneter dan akses informasi ini sulit didapat dengan pemisahan lembaga, penggabungan fungsi pengawasan di bank sentral dapat lebih bermanfaat.

Lord Kelvin mengatakan, "When you can measure what you are speaking about, and express it in numbers, you know something about it; but when you cannot measure it, when you cannot express it in numbers, your knowledge is of a meager and unsatisfactory kind: it may be the beginning of knowledge, but you havescarcely, in your thoughts, advanced to the state of science. If you cannot measure it, you cannot improve it."

Beberapa kajian literatur terakhir memperlihatkan akan pentingnya transparansi dan independensi dari lembaga pengawas perbankan. General ekuilibrium ala Arrow Debrue adalah kunci dari solusi keamanan pada operasi pembayaran dalam skala nasional, regional, maupun global. Pentingnya keamanan dalam operasi sistem pembayaran termasuk ATM sangatlah tinggi.

Chakravorti and Bolt (2008) membuat model dengan consumer berpartisipasi dalam jaringan kartu pembayaran adalah dalam rangka menjamin dirinya sendiri terhadap tiga tipe dari syok, yaitu: pendapatan, pencurian, dan tipe dari merchant yang cocok dengan sistem kartu pembayaran tersebut. Syok dari efek pendapatan terbukti lebih besar ketimbang efek substitusinya. Namun, dalam kondisi efek substitusinya lebih dominan ketimbang efek pendapatan, umumnya efek substitusi tersebut dapat dimasukkan dalam variabel baru, yaitu syok substitusi.

Di negara maju, umumnya syok pendapatan lebih dominan ketimbang variabel lainnya seperti variabel pencurian dan kecocokan tipe dari merchant. Namun, harus diingat bahwa di negara maju investasi terhadap keamanan publik termasuk sektor pembayaran secara relatif juga lebih besar.

Level seperti Amerika Serikat saja dapat menuntut investasi sebesar US$30 miliar. Sekalipun demikian, syok pendapatan tidak dapat diredam dengan pengeluaran publik untuk sektor keamanan. Syok pendapatan merupakan utamanya fungsi dari siklus bisnis. Perekonomian yang mudah terperangkap oleh kondisi bubble merupakan perekonomian yang paling rentan terhadap syok pendapatan.

Keamanan dalam konteks syok pendapatan hanya dapat diatasi dengan regulasi pasar yang bersifat transparan dan tepercaya. Syok pendapatan juga dapat dieliminasi (walaupun tidak seluruhnya) dengan program safety net. Sejauh mana program safety net diterapkan dalam perekonomian tersebut sangat menentukan kemampuan perekonomian tersebut dapat meminimalisasi syok pendapatan pada sistem pembayaran sebuah negara.

Sementara itu, variabel keamanan itu sendiri memainkan peran yang sangat dominan di negara yang perekonomiannya relatif masih belum maju. Menurut istilah Rostow, perekonomian pada tahap hingga periode take-off. Pada periode take-off ini umumnya juga rentan terhadap syok pendapatan.

Sekalipun demikian, secara relatif porsi dari syok pendapatan sering kali diabaikan di negara sedang berkembang. Hal ini sebetulnya juga terjadi di negara maju, tapi dalam fraksi yang lebih kecil. Negara dalam posisi take-off mengalami tekanan yang sangat kuat dari sisi variabel syok pendapatan dan syok keamanan secara simultan. Bentuk kejahatan lain di pasar pembayaran adalah kartel pada pasar merchant. Di sinilah kegagalan pasar berpotensi merusak efisiensi perekonomian nasional.

Divergensi antara efisiensi provider dan para Merchant akan semakin terjadi. Hal itu sesuai juga dengan apa yang dikatakan Rochet and Tirole (2002) bahwa, "Merchants may accept cards even if their cost is higher than the cost of cash if there is imperfect competition on the product market." Di sinilah tugas pemerintah untuk menghapus kejahatan kartel secara sistematis diperlukan agar pasar yang tercipta boleh jadi tetap bersifat imperfect competition, tapi memiliki teknologi yang bersifat increasing return to scale sebagaimana yang sering dikemukakan Paul Krugman.