POLISI menyanyi? Aha, itu dia, katup pengaman telah menggembosi ketegangan akibat pemberitaan mengesalkan selama berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Dari kasus Antasari dengan dakwaan cinta segitiga dan pembunuhan, usaha kriminalisasi tokoh KPK Bibit-Chandra, kasus Century yang menggusur Sri Mulyani ke Bank Dunia, kasus Gayus dan mafia pajak, kasus Susno Duadji dan tindak-tanduk sejumlah oknum polisi, kontroversi pembangunan gedung DPR supermewah yang dikritik habis-habisan masyarakat tetapi dibela mati-matian sekelompok anggota DPR yang terhormat, dan akhirnya skandal City Bank dengan selingan lenggak-lenggok Melinda Dee yang menggairahkan di atas catwalk--semua itu menegangkan, mengesalkan, menggelikan, tetapi sekaligus tontonan yang mengasyikkan.

Syukurlah ada jeda sejenak. Beredar video kocak berdurasi sekitar 6 menit, menampilkan joget Brigadir Polisi Satu (Briptu) Norman Kamaru, dari Brimob Gorontalo. Dia berlagak layaknya bintang Bollywood. Dendang lagu Chaiya, Chaiya membuat Norman yang berbaju dinas berjoget dengan lip-sync ala bintang profesional dari India. Ada lucunya. Beberapa hari masyarakat heboh oleh tontonan menyegarkan itu, sekaligus cemas: sanksi apa yang akan dijatuhkan ke Briptu Norman? Kepolisian terbukti membaca keinginan rakyat. Norman hanya dinasihati. Sikap itu kita anggap objektif proporsional. Happy ending.


Merujuk catatan sejarah

Respons melegakan seperti kasus Briptu Norman Kamaru jarang terjadi. Aksi dan reaksi tidak selalu objektif proporsional. Briptu Norman secara kebetulan bernasib baik. Apa pun, kejadian itu menyenangkan. Ada penonton yang mengatakan stresnya langsung hilang. Tertawa bisa membuat beban pikiran menjadi ringan.

Sebaliknya, setiap kali ada gugatan terhadap pemimpin atau mantan pemimpin, kita ikut resah. Tokoh yang biasanya kita anggap agung dan anggun, serbabijak, dan tak mungkin salah, tiba-tiba bercitra lain. Kecemerlangan yang tak ada bandingnya, yang semula menjadi tempat bergantung cita-cita rakyat, tiba-tiba kabur. Anggapan bahwa kekuasaan diperoleh langsung dari Yang Mahakuasa--kepercayaan sejak abad pertengahan--tiba-tiba kedengaran kuno dan bukan untuk zaman sekarang.

Betapa banyak pemimpin besar yang kehilangan pamor dan karisma seperti itu, dari negara mana pun dia. Aksi dan reaksi tidak selalu objektif proporsional. Rakyat yang tinggal diam sebenarnya ikut bersalah. Namun, hanya waktu yang memberikan kemurahan hati, yang nantinya mungkin akan membuktikan nilai seorang pemimpin. Dia mungkin direhabilitasi, mungkin juga tidak; tergantung penilaian sejarah.

Ketika Ferdinand Marcos menjadi Presiden Filipina (1965-1986), dia dan istrinya, Imelda, mempergelarkan kekuasaan luar biasa yang dielu-elukan rakyatnya. Itulah tontonan kekuasaan merajalela. Rakyat ikut hanyut dan mendukungnya. Imelda dalam suatu wawancara menyatakan dia senang politik bila politik itu demi kepentingan kesejahteraan rakyat. Yang hadir pun riuh bertepuk tangan karena mereka percaya. Tetapi, tak lama kemudian kekuasaan Ferdinand Marcos terjungkal. Rakyat tidak menunjukkan kepedulian. Ibaratnya, melihatnya pun tak sudi.

Adapun kasus Nixon, sejarah telah membuktikan, Richard Nixon sewaktu menjabat presiden ke-37 Amerika (1969-1974) tergolong politikus ulung di zamannya. Jasanya merukunkan Amerika dan China tercatat dalam sejarah sebagai titik mulai melemahnya persekongkolan komunis sedunia. Namun, Nixon sempat digugat rakyatnya sehingga proses pengadilannya disiarkan TV langsung ke seluruh negara, bahkan mungkin ke seluruh dunia. Dia pun terpaksa lengser. Padahal bila dibandingkan dengan jasanya bagi negara, kesalahan kebijakannya tidak seberapa: dia menyuruh memasang alat perekam suara di kantor pemilihan partai saingannya. Cacat kecil yang menodai kariernya yang besar. Tentu bukan dia sendiri yang bersalah. Bukankah lingkungannya ikut bersalah?

Di negara kita sendiri, kita masih ingat betapa bangga dan hormatnya kita dulu kepada Bapak Proklamator Soekarno dan Bapak Pembangunan Soeharto. Betapa tingginya puja-puji kita untuk mereka. Namun, kita juga ingat betapa kejamnya sikap kita ketika menghakimi mereka, tanpa ingat atau peduli jasa-jasa yang telah mereka berikan untuk bangsa dan negara. Pamor mereka hilang. Mereka mendekati masa kematian sebagai orang-orang tua yang dialienasi oleh rakyatnya.

Beda nasibnya dengan presiden ke-11/ke-12 Korea Selatan Chun Doo-hwan (1980-1988) dan yang ke-13 Roh Tae-woo (1988-1993). Terjadi peristiwa bersejarah yang dramatis ketika dua mantan presiden itu mengaku bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebelum pengadilan menjatuhkan hukuman berat kepada mereka. Uang hasil korupsi mereka serahkan kembali kepada negara dan mereka menyatakan bersedia menjalani hukuman. Mereka pun diberi amnesti dan dibebaskan.


Society game

Paparan tersebut memberi pesan, rakyat bisa amat bermurah hati, tetapi suatu saat bisa bersikap kejam kepada para pemimpinnya. Adakalanya bersikap tidak objektif dan proporsional, tetapi lebih emosional. Alasannya, susunan hierarkis yang mendramatisasi ketidaksamaan selalu mewarnai emosi masyarakat.

Norma-norma dan nilai-nilai yang tumpang tindih menjadi ciri jaringan sosial. Dengan mengamati proses-prosesnya, kita mungkin bisa mendapat bayangan aksi dan reaksi dalam masyarakat yang tidak pernah stabil-- proses yang kita sebut saja society game.

Karena aturan bermain di masyarakat bukan diwariskan secara genetik, tidak ada jaminan bahwa orang tidak bermain curang. Sebenarnya ada kontrol sosial yang membatasi. Kita rikuh kalau tidak mematuhi. Kalau kontrol sosial terlalu lemah, ada hukum yang mengatur agar terjadi fair play dalam society game. Namun, bagaimana kalau aparat hukumnya yang curang? Ada yang oleh Society Today (1971) disebut relativisme kultural. Kita tidak bisa dengan absolut menyatakan kultur atau kebiasaan yang satu lebih sah daripada yang lain. Yang berlaku di suatu kelompok belum tentu berlaku di kelompok lain. Situasinya pun menentukan. Lain situasi, lain cara bermainnya.

Ambil contoh kasus rencana pembangunan gedung DPR: betapa timpangnya beda sudut pandang masyarakat dan sekelompok orang DPR. Dapat dipastikan persoalannya tidak berhenti di sana. Dia akan berbuntut panjang dan mau tidak mau akan memengaruhi sikap masyarakat pada lembaga perwakilan rakyat yang terkesan tidak peduli pada rakyat. Padahal, selama kita menjalankan demokrasi, DPR akan selalu ada dan berjaya. Sepatutnya kita menghormatinya.

Namun di lain pihak, tentunya ada alternatif lain untuk yang mengawaki lembaga itu. Bagaimana kinerja dan perilakunya? Masyarakat tentu menginginkan lembaga itu tidak mengalienasi mereka. Masalahnya, seperti kata Karl Marx, bila suatu lembaga menjadi sangat besar dan tidak langsung terawasi, dia akan kehilangan kewibawaan dan dianggap sebagai kekuasaan yang tidak terjangkau bahkan bersifat memusuhi. Ini yang dimaksudkan dengan mengalienasi. Sebagai analogi, lembaga itu seperti perguruan tinggi yang tidak lagi memberi arti dan dukungan kepada para mahasiswanya; dia akan berangsur kehilangan legitimasi.