JAKARTA--MICOM: Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Jumhur Hidayat mengakui pemerintah telah terjebak pada kenikmatan pengiriman TKI PRT ke luar negeri. Hasilnya, pemerintah lemah dalam memberikan perlindungan.

"Tidak hanya moratorium ke Arab Saudi saja. Tapi suatu saat kita harus berhenti mengirimkan tenaga kerja pembantu rumah tangga ke seluruh negara. Nah pertanyaannya adalah berapa tahun lagi Indonesia siap untuk itu," jelas Jumhur. di Jakarta, Selasa (5/7).

Jumhur mengatakan, pemerintah mengirim sebanyak 400 ribu TKI PRT ke luar negeri tiap bulannya. "Artinya pemerintah harus menyediakan lapangan kerja luas untuk menyerap para TKI ini. Pemerintah saat ini sedang menyusun roadmapnya," tandasnya.

Diketahui, pemerintah mengucurkan anggaran Rp1,4 triliun pada PNPM sebagai akibat moratorium terhadap Arab Saudi. Dana tersebut digunakan untuk membenagun perekonomian pada kantong-kantong pengiriman TKI.

Namun, Wahyu Soesilo dari Migran Care menilai, skema pengucuran dana PNPM untuk mengatasi TKI beresiko tinggi penyelewengan. "Dulu sudah pernah ada, tapi gagal. Pemerintah seharusnya membuat program lebih terarah," ujarnya.  (*/OL-04)