JAKARTA--MICOM: Melorotnya peringkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia dari posisi 108 dari 169 negara pada 2010 ke posisi 124 dari 187 negara pada 2011 hendaknya dapat dijadikan sebagai ajang introspeksi bagi pemerintah.

Saat ini indeks komposit IPM Indonesia hanya 0,617, sementara rata-rata IPM negara-negara se-Asia Pasifik telah mencapai 0,671. Artinya, indeks komposit IPM Indonesia jauh di bawah rata-rata IPM kawasan Asia Pasific.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa pembangunan IPM negara-negara Asia Pasifik telah melesat jauh sementara pembangunan IPM Indonesia masih berjalan di tempat.

"Anjloknya peringkat IPM Indonesia sempat membuat kita terbelalak. Sebaiknya laporan ini dijadikan sebagai warning dan introspeksi bagi kita semua," ujar Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sudibyo Alimoeso dalam perbincangan dengan Media Indonesia, Jumat (4/11).

Pemerintah sebaiknya tidak perlu berdalih atau memperdebatkan metode yang dibuat oleh Badan Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nation Development Program-UNDP) dalam menyusun peringkat IPM (Human Development Indeks-HDI).

Menurut Sudibyo, UNDP adalah lembaga yang sangat kredibel. Selain itu metode peniliaian yang dipakai UNDP berlaku secara universal pada semua negara.

Sebagaimana diketahui, penyebab utama anjloknya IPM Indonesia lantaran bidang pendidikan-salah satu unit yang dinilai selain kesehatan dan income per kapita-jatuh. UNDP menyebutkan lama rata-rata sekolah Indonesia hanya 5,8 tahun (tidak tamat SD).

Mengomentari hal itu, Staf Ahli Menteri II Bidang Kreatifitas dan Inovasi Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Rachmat Sentika berdalih peringkat pendidikan Indonesia melorot lantaran secara sepihak UNDP mengubah indikator penilaian dari sebelumnya jumlah angka melek huruf pada penduduk usia 15 tahun ke atas, menjadi lama waktu sekolah.

Namun menurut Sudibyo, dalih perubahan indikator penilaian sebagai penyebab melorotnya peringkat tidak bisa diterima. Pasalnya, indikator penilaian yang dipakai itu berlaku bagi semua negara, tidak hanya Indonesia. Tahun pengambilan datanya pun serupa.

Alasan kedua, memang sudah seyogianya indikator penilaian pendidikan yang lama diganti. Pasalnya kalau yang diukur hanya tingkat melek huruf, itu sejatinya tidak dapat mencerminkan kualitas kecerdasan suatu bangsa.

" Seharusnya memang lama sekolah yang jadi indikator. Kalau melek huruf, mereka yang tidak dapat membaca cukup diberi program beberapa bulan saja, pasti sudah bisa membaca."

Data peringkat pendidikan Indonesia yang disajikan UNDP mengindikasikan Indonesia perlu kerja keras untuk mencapai target lama pendidikan minimal 9 tahun pada 2014.

"Menaikan dari 5,8 tahun ke 9 tahun itu tidak gampang," tuturnya. (Tlc/OL-3)