JAKARTA--MICOM: Dugaan modus pencucian uang maupun tindak pidana korupsi dinilai Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) dapat berasal dari transaksi tunai perbankan. Karena itu PPATK meminta adanya pembatasan transaksi tunai di perbankan hanya Rp100 juta saja.

Hal itu dikatakan Ketua PPATK Muhammad Yusuf dalam Refleksi Akhir Tahun PPATK 2011. "Kami lihat kasus seperti Gayus dan Hakim Syarifudin menggunakan uang tunai untuk cuci uangnya, juga dari uang tunai diluar negeri. Karena itu, kita koordinasi dengan Bank Indonesia (BI) untuk membatasinya," kata Yusuf, Jumat (23/12).

Yusuf menilai pembatasan transaksi tunai diperlukan karena dugaan tindak pidana pencucian uang maupun korupsi dapat terdeteksi jika transaksi menggunakan tarnsfer via bank. Sedangkan jika menggunakan transaksi tunai akan sulit.

PPATK bahkan sudah menyurati Gubernur BI terkait pembatasan transaksi uang tunai. "Saya sudah surati Gubernur BI, saya minta dalam UU BI nanti dimasukkan pasal pembatasan transaksi uang tunai," ujar Yusuf lagi.

Pembatasan transaksi uang tunai tersebut menurut Wakil Ketua PPATK Agus Santoso yakni transaksi maksimal Rp100 juta. Jika ada transaksi lebih dari jumlah itu maka harus menggunakan transfer antar bank.

"Kita minta batasi tunainya hanya boleh Rp100 juta, jadi ini akan lebih efisien. Saya kira, di negara-negara lain kisarannya sama. Ini juga untuk efisiensi BI sendiri," jelas Agus. (Fid/OL-04)