SEMUA pejabat di negeri ini pasti paham bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang harus diperangi. Namun anehnya, usaha memerangi korupsi masih seperti menggarami lautan, tidak signifikan menghasilkan clean government.

Data Transparency International menunjukkan skor indeks persepsi korupsi (IPK) kita pada 2011 hanya 3,0 dari rentang 1 hingga 10. Itu berarti dalam kurun sembilan tahun sejak 2002, indeks persepsi korupsi Indonesia cuma naik 1.

Perbaikan skor Indonesia dalam kurun sembilan tahun yang rata-rata hanya naik 0,11 per tahun jelaslah mengecewakan. Itu menunjukkan jeleknya upaya memerangi korupsi.

Salah satu penyebab pemberantasan korupsi di Republik ini majal ialah absennya kesungguhan dan tindakan nyata. Perang melawan korupsi masih santer dalam seruan, hebat dalam imbauan, tetapi tumpul dalam tindakan nyata.

Celakanya, pemimpin tertinggi yang berjanji menghunus pedang untuk berjihad melawan korupsi, yang berjanji berada di paling depan memimpin perang melawan korupsi, malah makin lebih banyak lagi berseru dan mengimbau.

Dalam rapat kerja pemerintah 2012 di Jakarta, Kamis (19/1) lalu, misalnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengimbau semua pihak untuk menghentikan korupsi dan kolusi di sektor pajak dan perencanaan APBD atau APBN. "Baru merencanakan saja sudah korupsi, apalagi nanti pelaksanaannya," kata Kepala Negara.

Presiden juga meminta pihak yang berwenang dalam memberantas korupsi tidak terkesan menjebak dan membiarkan. Para penegak hukum yang mengetahui tentang delik korupsi diminta memberikan pendampingan dan konsultasi terhadap pejabat yang ragu itu.

Yudhoyono pun meminta segala bentuk penggelembungan anggaran di semua instansi diberantas. Dia juga meminta aparat untuk menghilangkan berbagai pungutan liar. "Marilah kita berhenti dari korupsi," kata Presiden lagi.

Sampai kapan Presiden meminta dan mengimbau? Sampai kapan permintaan dan imbauan itu akan diproduksi tanpa langkah berarti, tanpa tindakan nyata? Bukankah semua itu hanya akan melahirkan inflasi kata?

Yudhoyono pernah mengeluhkan banyak instruksi presiden yang tidak dijalankan pejabat di bawahnya. Kalau setingkat instruksi saja tidak dijalankan, bagaimana dengan imbauan dan permintaan? Jawabnya, emang gue pikirin....

Yang dibutuhkan saat ini bukan kata-kata, bukan produksi imbauan, melainkan langkah tegas, nyata, dan berani seorang presiden. Terutama keberanian itu harus ditujukan kepada orang-orang dekat kekuasaan yang terbelit korupsi.