DEMONSTRASI lebih dari 10 ribu buruh di lima titik di Bekasi, Jawa Barat, kemarin, melumpuhkan aktivitas di sekitar titik-titik unjuk rasa. Jalan Tol Jakarta-Cikampek dan sebaliknya lumpuh hingga 8 jam.

Arus lalu lintas dari Jakarta menuju Bandung dialihkan ke jalan arteri yang menyebabkan jalan alternatif juga mengalami kemacetan.

Penutupan jalan oleh peserta aksi dilakukan di Km 30. Akibatnya, kemacetan terlihat mulai dari Karawang Timur, yang berjarak sekitar 20 km dari lokasi blokade.

Selain itu, berbagai industri di Bekasi terpaksa berhenti beroperasi. Lima industri keramik besar di Cibitung, misalnya, berhenti produksi selama 6 jam. Akibatnya, mereka merugi hingga Rp3,71 miliar.

Para buruh dari berbagai aliansi tersebut menuntut Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bekasi mencabut gugatan mereka atas upah minimum kota/kabupaten (UMK) 2012. Buruh mendesak pengusaha melaksanakan SK Gubernur Jawa Barat yang menetapkan UMK Bekasi 2012 sebesar Rp1,49 juta, naik dari tahun sebelumnya yang sekitar Rp1,2 juta.

"Kami hanya meminta pelaksanaan SK gubernur. Setiap perusahaan harus menjalankan amanat itu," ujar koordinator aksi Obon Tabroni.

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung mengabulkan sebagian gugatan Apindo untuk membatalkan UMK Bekasi tanpa mengabulkan angka yang diusulkan mereka sehingga UMK kembali pada angka tahun 2011.


Cuci tangan

Saat unjuk rasa terjadi, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, dan Menko Polhukam Djoko Suyanto sedang ke luar kota. Muhaimin bertolak ke Surabaya untuk membuka sebuah seminar, Hatta berada di Medan, sedangkan Djoko di Bali.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang tengah berada di Bogor pun memanggil ketiga menteri tersebut untuk kembali ke Jakarta. Juru Bicara Presiden, Julian Aldrin Pasha, menyebut Menakertrans mestinya lebih responsif mengantisipasi gejolak buruh.

"Kemenakertrans, meskipun tidak terkait langsung dengan tuntutan para buruh, harus tetap hands on dan mengambil inisiatif atau peran dalam memfasilitasi bila terjadi ketegangan atau ketidaksepahaman antara buruh dan perusahaan tempat mereka bekerja. Aksi buruh tidak perlu terjadi bila komunikasi
antarpihak terkait dilakukan dengan baik," ujar Julian, kemarin.

Menakertrans Muhaimin Iskandar langsung menggelar konferensi pers sepulang dari Surabaya di kantornya, kemarin. Ia berjanji semua pihak terkait segera duduk bersama.

"Agar tidak ada penghitungan versi buruh, pengusaha, dan pemda, tetapi hanya satu versi. Terutama kita minta Apindo untuk tidak hanya berpatokan pada keputusan PTUN, tapi mengutamakan patokan kesepakatan bersama," kata Muhaimin.

Namun, kalangan pengusaha belum melihat kesungguhan pemerintah. "Pemerintah jangan membiarkan konflik buruh dan pengusaha terus terjadi. Kami siap dialog," kata Ketua Apindo Anton J Supit.

Wakil Ketua Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia Sribugo Suratmo mengeluhkan kesan adanya pembiaran oleh pemerintah. "Kok kami seolah-olah harus berhadapan sendiri dengan para pekerja. Pemerintah, baik daerah maupun pusat, kok kesannya cuci tangan," kata Sribugo.(Yoi/WR/Jaz/SM/ML/*/X-7)