JAKARTA--MICOM: Rencana pemerintah membangun jembatan yang menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Sumatra mulai ditindaklanjuti. Tahun 2014, pemancangan pertama dalam pembangunan jembatan Selat Sunda ini akan dilakukan.

"Sedikitnya butuh kurang lebih 2 tahun untuk mendesain, menghitung, dan mempertimbangkan segala aspek pembangunan jembatan ini," ujar juru bicara Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Bambang Soelistyo usai Rapat Paripurna Tingkat Menteri (RPTM) di Gedung Kemenko Polhukam di Jakarta, Senin (9/1).

Meski titik beratnya pada bidang perekonomian, menurut Bambang, aspek hukum dan keamanan perlu dipertimbangkan. Kapal-kapal internasional kerap memakai jalur ini untuk melintas melalui perairan dalam Indonesia.

"Kita mempunyai kewajiban untuk menjamin rasa aman kepada dunia internasional yang menggunakan jalur ini. Jangan sampai proyek ini membuat berkurangnya rasa aman para stake holder," ujarnya.

Ketika ditanya mengenai target dan biaya yang dibutuhkan untuk membangun megaproyek ini, Bambang mengaku belum tahu.

"Karena masih baru tahap awal, urusan biaya, target selesai dan tender akan dibahas nanti. Ada aturan-aturan yang harus dipenuhi," ujarnya.

Menurut Bambang, hampir semua menteri atau perwakilan menteri yang hadir menyetujui pemaparan yang dilakukan Menkopolhukam.

Dalam rapat selama dua jam ini, hadir Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar, Wamenkumham Denny Indrayana, Jaksa Agung Basrief Arif, dan sejumlah perwakilan dari kementerian terkait.

Rencana pembangunan jembatan sendiri mulai serius dibahas kelanjutannya usai keluarnya Peraturan Presiden (Perpres) nomor 86 tahun 2011 tentang pengembangan kawasan staegis dan infrastruktur di kawasan Selat Sunda. (*/OL-3)