JAKARTA--MICOM: Aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR masih terus berlangsung, Kamis (12/1). Ribuan pengunjuk rasa memadati pintu gerbang DPR, Jakarta, tempat para wakil rakyat bercokol. Mereka mengancam akan bermalam di Gedung DPR jika tuntutan mereka tidak dipenuhi.

"Kami meminta sedikitnya 20 orang anggota dewan untuk menandatangani petisi kami. Tuntutan kami agar hak-hak petani atas tanah dikembalikan oleh rezim fasis ini," ujar Direktur Eksekutif Nasional Walhi, Barry Fahdian Furqon.

Selain Walhi, 37 Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ikut dalam aksi unjuk rasa ini. Mereka menuntut agar pemerintah segera memenuhi janjinya untuk melaksanakan reforma agraria dan menghentikan kekerasan yang terus terjadi kepada petani oleh aparat yang belakangan terjadi.

Ketua Serikat Petani Indonesia Henry Saragih menuntut persoalan tanah yang menjadi akar konflik di beberapa daerah untuk diselesaikan dalam waktu 3 bulan.

"Dalam 10 hari kita bisa mengkoordinasi 77 organisasi tani. Kita beri waktu selama 3 bulan. Jika tuntutan kita tidak dipenuhi kita akan kerahkan 100 ribu orang dan kita akan jatuhkan rezim SBY-Boediono," katanya.

Sementara itu, Agustiana, koordinator lapangan dalam aksi unjuk rasa ini menuntut agar DPR segera membentuk pansus sengketa agraria. "Selama ini tanah dijual oleh pemerintah demi kepentingan segelinitir pemilik modal. Lambannya pembentukan pansus menunjukkan ada gejala-gejala persolan agraria ini akan diselewengkan oleh anggota dewan. Kita tahu di dalam gedung DPR ini mafia tanah berkeliaran," ujarnya.

Selain itu, Agustiana juga meminta agar polisi segera ditarik dari daerah-daerah konflik agraria. (*/OL-3)