YOGYAKARTA--MICOM: Rencana pemerintah melakukan konversi bahan bakar minyak ke bahan bakar gas pada April 2012 merupakan kebijakan yang dipaksakan.

"Kebijakan itu merupakan rencana program yang tidak siap dan dipaksakan. Konsepnya belum matang, peralatan belum siap, tetapi dipaksakan karena pemerintah panik melihat subsidi bahan bakar minyak (BBM) itu sangat besar," kata pengamat ekonomi dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Edy Suandi Hamid, di Yogyakarta, Rabu (18/1).

Menurut dia, pemikiran konversi BBM tersebut merupakan kebiasaan dari pemerintah yang panik karena subsidi BBM yang sudah mencapai Rp140 triliun, sehingga ada ide yang belum matang dan dipaksakan untuk dilaksanakan tanpa melalui forum pengkajian yang mendalam.

"Penerapan kebijakan itu akan menimbulkan resistensi luas yang pada akhirnya pemerintah ragu-ragu lagi dan kebijakannya dibatalkan lagi. Tahun lalu juga begitu," kata Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) ini.

Pada dasarnya, kata dia, terdapat langkah yang lebih sederhana untuk menyikapi membengkaknya subsidi BBM tanpa harus melakukan konversi ke bahan bakar gas (BBG)

Menurut dia, salah satu langkahnya adalah dengan menaikkan harga BBM secara bertahap. Namun demikian, hal itu tetap harus dilakukan melalui kajian mendalam terutama terhadap rentang kenaikan harga.

"Langkah yang lebih sederhana adalah harga BBM dinaikkan, tetapi angkanya berapa itu harus dikaji, sehingga tidak memberatkan golongan ekonomi lemah. Jika mau subsidi, bukan pada BBM tetapi pada manusianya," katanya.

Ia mengatakan pemerintah diharapkan bisa segera melakukan evaluasi dan kajian mendalam, termasuk melakukan sosialisasi karena kebijakan pemerintah tidak harus berwujud pemaksaan pada pembelian non-BBM.

"Kenaikan harga terbatas juga bisa dilakukan untuk mengurangi subsidi BBM. Sebaiknya pemerintah membuat kajian yang mendalam dan menyosialisasikan jauh-jauh hari sehingga masyarakat bisa memahami," kata Edy. (Ant/OL-10)