JAKARTA--MICOM: Kebijakan pemerintah menyalurkan dana sebesar Rp1,8 triliun untuk 1,5 juta keluarga miskin sebagai lanjutan program keluarga harapan (PKH) dinilai belum menjadi solusi untuk mengentaskan kemiskinan.

Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Aziz menilai perlu adanya evaluasi dari program tersebut. Tujuannya untuk mengaitkan angka kemiskinan setiap daerah.

"Sampai sekarang belum ada (evaluasi). Itu perlu ada," paparnya ketika dihubungi, Jakarta, Sabtu (21/1). Evaluasi program yang telah berjalan akan memberikan manfaat guna memastikan penggunaannya.

Dengan begitu, pelaksanaan akan berjalan sesuai dengan tujuan awal. "Harapan untuk menekan angka kemiskinan mampu terwujud," terangnya.

Harry mengungkapkan kelemahan dari PKH adalah proporsi dari bantuan tersebut. Perbedaan angka kemiskinan harusnya menjadi pemisah. "Porsinya jelas harus berbeda, tidak bisa disamakan," ucapnya.

"Tentu, alokasi dana untuk wilayah Jawa berbeda dengan Papua. Tapi nyatanya, dana itu diberikan relatif sama pada masing-masing daerah," jelasnya. (*/OL-5)