JAKARTA--MICOM: Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) meminta Komandan atau penanggung jawab Datasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror untuk menarik pasukannya dari Bima.

Detasemen tersebut sudah diturunkan untuk melakukan sweeping warga di Kecamatan Lambu, Sape dan Langgudu, Kabupaten Bima, pada Jumat malam dan Sabtu (27/10 dini hari. Gerakan pasukan antiteror ini bukan saja melampaui wewenangnya, juga akan memperkeruh situasi di Bima.

Sekretaris Badan Pengurus Nasional PBHI Suryadi Radjab, Minggu (29/1), di Jakarta mengatakan penarikan pasukan Densus Anti Teror itu dimaksudkan supaya dapat dicegah bentrokan maupun penangkapan dan penahanan sewenang-wenang yang melanggar hak-hak manusia. "Ataupun tindakan lainnya yang berbahaya serta meresahkan rakyat setempat," ujarnya.

Suryadi menambahkan, pasukan Densus Anti Teror itu tidak dibutuhkan terjun menangkap 52 orang yang dilepaskan massa dari rutan sesudah peristiwa pembakaran Kantor Bupati Bima, Kamis (26/1).

Tindakan pasukan ini bisa dinilai telah melampaui wewenangnya sebagai pasukan unit antiteror. (OL-11)