JAKARTA--MICOM: Hampir setiap tahunnya buruh melakukan demonstrasi. Waktunya hampir bertepatan dengan ditetapkannya upah minimum kota/provinsi.

Tahun ini perselisihan tersebut makin tajam hingga berujung pada aksi dan mogok buruh. Sementara di sisi lain, kalangan pengusaha melakukan perlawanan hukum menggugat penetapan upah ke PTUN.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Hak Buruh mengatakan, kecenderungan yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah adanya keterlibatan TNI dan Polri dalam sengketa perburuhan.

"Bahkan Panglima KODAM Jaya, Mayjend TNI Waris mengancam akan merepresi aksi buruh," kata Chrisbiantoro dari divisi advokasi Kontras, di Jakarta, Jumat (3/2).

Menurutnya, dalam berbagai media massa, Pangdam Jaya menyatakan akan memukul mundur dan mewakafkan nyawanya jika para pendemo melakukan penjarahan dan pemblokiran jalan tol.

Tidak hanya mengancam secara lisan, Kodam Jaya bersama Polda Metro Jaya bahkan melakukan show a force dengan menggelar apel kesiapsiagaan TNI-Polri mengantisipasi aksi buruh Tangerang.

"Sikap arogansi yang ditunjukkan oleh Pangdam Jaya ini adalah sikap yang tidak pantas, tidak tepat dan patut dikecam," kata Mufty Makaarim dari IDSPS.

Ia mengatakan, aksi buruh dalam menuntut hak-haknya adalah bagian dari hak konstitusional warga. "Apalagi dalam status damai atau tertib sipil dan dalam kondisi aksi yang damai dimana tidak ada eskalasi yang secara nyata akan mengancam kedaulatan negara," ujarnya.

Chrisbiantoro mengatakan pelibatan TNI dalam mengatasi aksi buruh itu tidak dapat dibenarkan. "Kembalinya campurtangan TNI dan POLRI dalam sengketa perburuhan merupakan setback (kemunduran drastis) dari proses reformasi TNI/POLRI yang memang belum tuntas dan ancaman terhadap supremasi sipil dan demokrasi," ujarnya.

Ia mengatakan, pelibatan tersebut terkesan bahwa kehadiran TNI-Polri dalam sengketa perburuhan lebih cenderung menjadi pengaman operasi investasi ketimbang menjadi pelindungan masyarakat dan kedaulatan bangsa. "Ini merupakan pemihakan negara kepada keserakahan modal," tukasnya. (OX/OL-9)