JAKARTA--MICOM: Peneliti Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Uchok Sky Khadafi mengatakan DPR sangat pandai membuat sandiwara untuk mengelabui mata Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengusut kasus renovasi ruang Badan Anggaran (Banggar) DPR. Yang terbaru, DPR akan membayar denda 15 persen dari pembelian barang yang dikembalikan pada PT Pembangunan Perumahan (PT PP).

Padahal, sebetulnya, DPR ingin agar jejak kesalahan mereka tidak diendus pihak KPK.

"Sangat jelas ini sandiwara lagi. Penalti untuk tutupi kesalahan agar tidak diendus KPK," ujar Uchok, di Jakarta, Minggu (5/2).

Uchok mengatakan DPR memang harus dapat denda dari PT PP, karena sudah melanggar kontrak kerja yang sudah disepakati. Namun, denda tersebut juga hanya sandiwara sebab tidak mungkin PT PP tegas pada DPR. PT PP juga takut tidak akan dapat proyek pada tahun berikutnya.

"Penalti adalah sandiwara jilid tiga di mana sandiwara babak dua adalah mengembalikan kursi impor dan babap pertama adalah keputusan BK," tegasnya.

Karena itu, Uchok menjelaskan KPK tidak boleh dipengaruhi sandiwara DPR ini. KPK harus tetap menelusuri adanya dugaan korupsi dalam proyek renovasi ruang banggar. Apa pun tindakan yang dilakukan DPR saat ini seperti mengembalikan kursi dan harus kena denda adalah upaya mengelabui penegak hukum.

Padahal, lanjut Uchok, denda dan pengembalian kursi merupakan konsekuensi dari kesalahan dan sikap hedonis DPR.

"Didenda atau penalti pun tidak mengurangi kesalahan sebelumnya. DPR tetap harus bertanggung jawab," tegasnya. (*/OL-10)