PEKANBARU--MICOM: Pemerintah Indonesia dituntut mendukung kebijakan biofuel rendah karbon yang disepakati para pemimpin dunia barat demi target penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) secara global.

Tuntutan itu didasarkan atas sikap pemerintah Amerika Serikat (AS) yang mengeluarkan notifikasi Environmental Protection Agency (EPA) pada 27 Januari lalu mengenai standar bahan bakar dari sumber yang dapat diperbarui atau renewable fuel standards (RFS). Intinya menolak produk minyak sawit atau crude palm oil (CPO) dari Indonesia.

Pemerintah AS secara sepihak berpendapat bahwa bahan bakar minyak nabati atau biofuel yang berasal dari minyak sawit Indonesia belum memenuhi standar energi terbarukan.

"WWF-Indonesia melihat hal ini sebagai tantangan bagi pemerintah Indonesia untuk mengeluarkan kebijakan yang mendukung pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) dari bahan bakar nabati atau biofuel. Mengingat hingga saat ini belum ada standar yang mengatur tentang pengurangan emisi pada produk biofuel atau biodiesel dari Indonesia," kata Direktur Iklim & Energi WWF-Indonesia Nyoman Iswarayoga, Senin (6/1).

Nyoman menambahkan bahwa berdasarkan ketentuan dalam notifikasi tersebut, parameter yang dijadikan tolok ukur bagi boleh tidaknya biofuel/biodiesel dari bahan baku sawit masuk ke AS adalah tingkat emisi GRK. "Jika sawit Indonesia teridentifikasi memenuhi standar emisi yang ditentukan, biofuel tersebut tetap bisa masuk ke pasar AS," ujarnya.

Menurut Nyoman, standar batas pengurangan emisi GRK yang ditetapkan oleh EPA untuk biodiesel dan renewable diesel dari bahan baku sawit, sebagaimana dimuat dalam ketentuan tersebut, adalah minimal 20%. Adapun hasil analisa EPA saat ini untuk minyak sawit Indonesia yang masuk ke pasar AS masih di bawah standar, yaitu 17% untuk biodiesel dan 11% untuk renewable diesel.

Ia mengungkapkan, tujuan utama dari kebijakan yang akan diaplikasikan ini adalah untuk memastikan bahwa tujuan penggunaan biodiesel dan renewable diesel untuk mengurangi emisi secara global tercapai. Walau mengurangi emisi dalam penggunaannya, biodiesel dan renewable diesel pada kenyataannya juga menghasilkan emisi paling tidak dari risiko pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit serta saat pengiriman komoditas tersebut ke negara tujuan.(RK/OL-01)