RAMALLAH--MICOM: Seorang pejabat Fatah mengatakan bahwa pemerintahan transisi Palestina akan terbentuk pada pertengahan Februari setelah faksi-faksi di Doha sepakat bahwa Presiden Mahmud Abbas akan memimpin badan pemerintah sementara itu.

Pemahaman dicapai antara Abbas dan Ketua Hamas Mashaal Khaled bahwa pemerintah akan dibentuk pada pertengahan Februari, kata Nabil Shaath, anggota Komite Sentral Fatah.

Abbas dan Mashaal mencapai kesepakatan pada Senin, hari kedua pembicaraan intensif mereka yang diselenggarakan di Doha di bawah naungan Qatar.

Dalam sepekan, pembahasan akan fokus pada pemilihan anggota pemerintah, kata Shaath, Senin (6/2).

Para menteri akan menjadi independen, tapi Hamas, Fatah dan semua kelompok Palestina akan berpartisipasi dalam pencalonan mereka.

"Pembentukan pemerintah adalah pemahaman praktis yang berarti akhir dari keberadaan terpisah antara kedua pemerintah masing-masing di Gaza dan Tepi Barat," kata Shaath.

Dia menambahkan bahwa "ini adalah langkah serius pertama untuk mengakhiri perpecahan internal Palestina."

Deklarasi Doha oleh Abbas dan Mashaal memungkinkan para pesaing Palestina itu untuk melaksanakan perjanjian yang ditengahi Mesir pada Mei.

Pada saat itu, Abbas ingin mempertahankan Tepi Barat sebagai pangkalan Perdana Menteri Salam Fayyad untuk jabatan pemerintah sementara, tapi Hamas menentang keras hal itu.

Shaath mengatakan bahwa penunjukan Abbas sebagai kepala pemerintah adalah "positif karena beberapa masalah dapat dihindari," termasuk isolasi internasional jika pemerintah dipimpin oleh seseorang yang dipandang pro-Hamas.

Pemerintah baru diharapkan akan memerintah wilayah yang dikuasai Hamas di Jalur Gaza dan Fatah yang memerintah Tepi Barat sampai pemilihan umum diselenggarakan. Faksi-faksi Palestina pada awalnya menjadwalkan pemilihan umum pada Mei 2012.

Perjanjian yang lebih luas yang ditengahi Mesir bertujuan untuk mengakhiri perpecahan politik Palestina, yang dimulai ketika Hamas mengalahkan pasukan pro-Abbas dan mengambil alih Gaza pada 2007.

Fayyad, tokoh terkemuka Tepi Barat, dan Perdana Menteri Hamas di Gaza Ismail Haniya menyambut deklarasi Doha itu. (Ant/Ol-3)