JAKARTA--MICOM: Produksi beras terancam semakin turun, hal ini dikarenakan ada 52 persen lahan irigasi yang rusak. Produksi yang menurun juga mengancam target surplus 10 juta ton beras di tahun 2014.

Hal itu diucapkan Direktur Jendral Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Anggoro Udhoro Kasih Anggoro ketika mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi IV DPR dengan tujuh gubernur/mewakili. "Dari 7,2 juta hektare (ha) lahan irigasi yang ada, sebanyak 52 persen itu sudah rusak. Ini data dari Kementerian Pekerjaan Umum secara nasional," kata Anggoro, Rabu (8/2).

Anggoro menyebut lahan irigasi yang rusak itu mengancam produksi beras nasional, terlebih perbaikan yang dilakukan belum maksimal. Ia mewanti-wanti agar pemerintah selaku penanggung jawab terhadap lahan irigasi tersebut segera bekerjasama.

"52 persen ini artinya suatu angka yang tidak kecil, setengah lebih berarti. Padahal air itu jadi faktor utama, kalau petani butuh bercocok tanam berarti air, pupuk, benih itu harus lancar," jelasnya. Diingatkan Anggoro, jika perbaikan lahan irigasi yang rusak dapat dilakukan maka yang produktivitasnya sebanyak 4 ton/ha itu akan banyak sekali.

Penanggungjawab terhadap lahan irigasi yakni pemerintah pusat, pemerintah propinsi, dan pemerintah kabupaten. Anggoro menguraikan cakupan tanggungjawab pemerintah pusat seluas 2,3 juta ha, pemerintah propinsi 1,4 juta ha dan pemerintah kabupaten 3,4 juta ha.

"Selama ini tiga instansi itu tidak cukup anggarannya, dana dan alokasinya kurang. Kalau tidak diselesaikan maka jelas sekali pencapaian produksi dan target surplus 10 juta ton beras terancam," lanjut Anggoro.

Persoalan irigasi diakui oleh para gubernur yang hadir saat itu, diantaranya yakni Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, dan Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf. Tiga kepala daerah tersebut merupakan lumbung beras selama ini. "Irigasi kita sudah jeblok, rusak tidak dapat digunakan. Bupati juga kerjanya tidak becus," kata Bibit dalam rapat tersebut. (Fid/OL-2)