CIKARANG--MICOM: Warga Desa Sukamekar, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, meminta dilakukan normalisasi dan penurapan Kali Bekasi guna mengantisipasi musibah banjir saat musim hujan. 

"Kita sudah sampaikan permohonan itu kepada Pemkab Bekasi setiap rapat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) setiap tahun, tapi sampai sekarang belum terealisasi," ujar Kepala Desa Sukamekar Agus Subur di Bekasi, Selasa (21/2).

Menurut Agus, sekitar 2.117 warga di wilayah setempat kerap menjadi korban banjir akibat luapan Kali Bekasi yang merupakan aliran Cileungsi dan Cikeas Bogor bila debitnya terlampau tinggi.

"Kali Bekasi yang melintas di desa kami panjangnya sekira empat kilometer. Saat ini kondisinya sudah mengalami pendangkalan dan sebagian dinding kali sudah mengalami kerusakan akibat tergerus arus sungai," katanya.

Menurut Agus, sebagian dinding sungai tersebut ada yang sudah jebol tepatnya berada di Desa Sriamur yang hanya berjarak beberapa meter dari Desa Sukamekar.

"Banjir pada 2007 lalu sempat mencapai tinggi dua meter dan merusak seluruh perkebunan yang dikelola oleh petani warga kami. Sampai saat ini belum pernah ada kegiatan penurapan di sekitar Kali Bekasi," kataya.

Menurut Agus, pihak eksekutif selalu beralasan dana yang dimilikinya tidak cukup untuk kegiatan itu sehingga hanya bisa menunggu bantuan dari Pemprov Jabar atau pusat. "Setiap kali kita usulkan pasti dananya tidak cukup dan akan andalkan APBN atau Pemprov Jabar," ujarnya.

Bila terjadi banjir di kawasan setempat, kata dia, warga di wilayahnya terisolasi akibat genangan air dari Sungai Cikarang Bekasi Laut (CBL) dan Kali Bekasi. "Bila ada banjir, akses jalan kami terputus oleh genangan air. Kami juga butuh dibangun jembatan penghubung Desa Sukatenang dan Sukawangi. Karena hanya itu akses yang kita miliki," ujarnya.

Sedangkan salah satu petani, Kardi, 32, mengatakan luapan air sungai dan genangan air hujan juga telah merusak sekitar 1,5 kilometer dari 4 kilometer panjang jalan di wilayah setempat. Akibatnya, aktivitas masyarakat pun terganggu.

"Kondisi ini menyulitkan transportasi warga yang berprofesi sebagai petani untuk memasarkan hasil perkebunan kami ke pasar," ujarnya. (Ant/OL-2)