BEKASI--MICOM: Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat, membutuhkan biaya sekitar Rp41 triliun untuk menambah kekurangan ruang terbuka hijau dari 3,8 persen saat ini menjadi 30 persen dari total luas wilayah setempat 21.000 hektare.

"Mungkin sampai kita tutup usia pun tak bisa memenuhi 30 persen itu," kata Plt Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, saat membuka acara dialog dan diskusi "Penataan Ruang Kota Bekasi 2031" di Hotel Horison, Kota Bekasi, Rabu (22/2).

Kendati demikian, kata dia, bukan berarti pemerintah tak memiliki usaha mewujudkan hal tersebut. Dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah (RTRW) yang baru disahkan, menjadi dasar hukum pemda dalam memenuhi kewajiban tersebut, salah satunya membebasakan lahan warga.

Sedangkan Kepala Dinas Tata Kota, Koeswara, optimistis pemerintah daerah mampu memenuhi kekurangan RTH tersebut dengan dukungan dan kerja sama yang baik dari seluruh pihak.  "Melihat potensi yang masih kosong kami masih mampu," kata Koeswara.

Hanya saja lahan 30 persen itu tidak bisa dipisahkan dari peruntukan lainnya, seperti untuk perdagangan, kawasan pemukiman, dan publik seperti taman bermain.

Minimnya RTH, menurut Koeswara, karena lemahnya eksestabilitas pemerintah terhadap lahan. Bahkan, lahan fasilitas umum dan fasilitas khusus bisa berubah menjadi bangunan milik perseorangan.  "Kami tidak punya kekuasaan penuh terhadap lahan," demikian Koeswara. (Ant/OL-2)