POSISI Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum di ujung tanduk. Internal Demokrat tetap mendesak Anas mundur dan KPK terus mengusut dugaan keterlibatannya dalam korupsi Wisma Atlet.

Desakan mundur itu justru dikumandangkan hanya sehari setelah Ketua Dewan Pembina Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono memastikan Anas tidak dinonaktifkan. Kemarin, Ketua Departemen Komunikasi dan Informatika DPP Partai Demokrat Ruhut Sitompul kembali menyerukan agar Anas mundur.

Saat menggelar konferensi pers pada Minggu (5/2), Yudhoyono mengatakan, "Tidak ada penonaktifan Saudara Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum PD. Mengapa? Karena proses hukum di KPK masih berjalan. Kita pegang asas praduga tak bersalah. Kita tak bisa mendahului KPK."

Sebaliknya, Ruhut berargumentasi, jika Anas tidak mundur, elektabilitas PD akan terus merosot. "Kita enggak mau tersandera, ini faktanya."

Adalah fakta bahwa berdasarkan hasil survei Lingkaran Survei Indonesia, elektabilitas Demokrat terus anjlok dan kini tinggal 13,7%. Penurunan kepercayaan publik itu, kata Ruhut, merupakan sanksi sosial bagi Demokrat karena tak kunjung memutuskan sikap terhadap Anas.

Demokrat mengambil sikap tegas jika dukungan publik menurun di bawah angka 10%. Anggota Dewan Pembina Demokrat Hayono Isman mengatakan tindakan tegas itu dilakukan tanpa menunggu proses hukum. Namun, Hayono tidak memastikan apakah tindakan yang dimaksud ialah mencopot Anas.

Anas sendiri tidak gentar. Ia menilai tuntutan mundur dari Ruhut bukan sesuatu yang serius. "Langkah ke depan, hanya tiga kata, yaitu kerja keras, kerja keras, dan kerja keras," kata Anas di Yogyakarta, kemarin.


Galang daerah

Kerja keras mesti dilakukan Anas karena sesungguhnya Demokrat sudah terbelah. Hayono mengakui setidaknya ada lima faksi di tubuh Demokrat yang memiliki kepentingan masing-masing.

Hayono tidak memerinci lima faksi itu. Sebuah sumber menyebutkan ada faksi Andi Mallarangeng, faksi Marzuki Alie, faksi Anas, faksi deklarator, dan faksi anak kos. Ada faksi yang menggalang daerah untuk menggusur Anas lewat kongres luar biasa.

Selain menghadapi dinamika politik internal, Anas mesti bersiap-siap menghadapi KPK. Ketua KPK Abraham Samad saat ditanya kapan Anas dijadikan tersangka hanya menjawab, "Insya Allah, ikuti saja perkembangannya."

Abraham dan Anas kemarin berada dalam satu ruangan di Yogyakarta meski keduanya tidak saling sapa saat menghadiri pengukuhan Denny Indrayana sebagai guru besar. Abraham minta publik mengawal kasus Wisma Atlet. Saat ditanya lagi apakah ada rencana menetapkan Anas tersangka, Abraham menjawab, "Insya Allah, doakan saja."

Juru bicara KPK Johan Budi di Jakarta, kemarin, menambahkan bahwa pihaknya tidak memandang latar belakang partai politik dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka.

Sejauh ini, dari sejumlah kader Demokrat yang disebut-sebut di persidangan Wisma Atlet, baru Angelina Sondakh yang ditetapkan KPK sebagai tersangka. Lainnya belum disentuh, seperti Anas, Andi Mallarangeng, dan Mirwan Amir. (AT/AU/*/X-3)