JAKARTA--MICOM: Wakil Presiden (Wapres) Boediono meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersikap inovatif dalam merumuskan kebijakan sektor kelautan. Industrialisasi dalam pengelolaan potensi laut harus dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan nelayan kecil.

"Dalam merumuskan kebijakan untuk negara berkembang, tidak bisa tidak dengan dua kaki, kaki bagi kelompok besar yang lain untuk kelompok kecil dan harus seimbang," katanya, dalam sambutan pembukaan rakornas Kementerian Kelautan dan Perikanan 2012, Selasa (7/2), pada saat pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kementerian Kelautan dan Perikanan di kantor KKP, di Jakarta.

"Inilah tantangan bagi para pembuat kebijakan dasar dibidang kelautan dan perikanan di setiap sektor di negara kita ini," jelasnya.

Semua sektor pembangunan selalu mengalami gap atau jarak antara kelompok besar yang diwakili para pengusaha perikanan dengan para nelayan kecil. Perbedaan ini harus diperkecil dengan menyusun kebijakan yang tepat.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan adanya perbedaan di masing-masing sektor mengenai pelakunya dan perbedaan kapasitasnya. Dualisme seperti ini terjadi biasanya di sektor pertanian, industri, kelautan, perikanan serta jasa.

"Karakteristik di tiap sektor mengenai pelaku-pelakunya, yaitu adanya gap (celah) yang besar dan merupakan ciri khas setiap negara berkembang sehingga semakin maju suatu negara maka semakin berkurang gap (celah) ini," tuturnya.

Wapres juga menyoroti masalah mengenai perlu ditingkatkannya kesejahteraan nelayan. Menurut Wapres, dari sekitar 70 ribu desa yang masih tertinggal, 10 ribu di antaranya desa nelayan

Wapres mengungkapkan bahwa, dalam kunjungannya ke beberapa desa nelayan,ternyata  masih terlihat  rendahnya tingkat kesejahteraan para penduduk dan kualitas pemukiman. Kualitas pemukiman para nelayan ini, menurut Wapres, masih ketinggalan bila dibandingkan pedesaan berbasis pertanian.

Pemerintah punya data tapi belum tentu cocok dengan data di instansi daerah, melalui Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan (PNPM Mandiri-KP), daerah bisa ikut memberikan kontribusinya secara signifikan.

"Oleh karena itu, diharapkan daerah dapat ikut bersama sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat," tandasnya. (RO/OL-10)