JAKARTA--MICOM: Pemerintah, melalui Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat, telah melakukan langkah-langkah mediasi untuk mencegah adanya KLB dan mendesak terciptanya rekonsiliasi antara Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) dan Komite Penyelamat Sepak Bola Indonesia (KPSI).

"Kami selama ini melakukan langkah-langkah mediasi melalui KONI Pusat untuk menyelesaikan persoalan dua kelompok dalam PSSI ini agar kita tidak lagi mengurusi pengurus, tapi beralih ke mengurusi peningkatan prestasi sepakbola nasional," ujar Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi X DPR dengan Kemenpora, KONI, KOI, serta PB.PON, Selasa (7/2) malam di Gedung DPR, Jakarta.

Ketua Umum KONI Pusat Tono Suratman yang hadir dalam RDP tersebut mengungkapkan langkah-langkah mediasi yang telah ia lakukan selama ini.

Mantan komandan Satlak Prima Muda-Utama untuk SEA Games 2011 yang lalu ini memaparkan bahwa ia telah bertemu dengan pihak-pihak yang menurut pendapatnya berpengaruh dalam konflik ini.

Pada 1 Februari, tukas Tono lagi, ia akhirnya mempertemukan Nirwan dan Djohar di Dipasena, Jakarta, pada pukul 22.30 WIB hingga 00.30 WIB.

Di situ, pria yang juga menjabat sebagai Ketua Umum PB IKASI ini berdiskusi dan mendesak adanya rekonsiliasi. Baik Nirwan atau pun Djohar memberikan respon positif. Tono mengajukan tiga opsi yang harus dipilih.

"Saya bilang (opsinya) dua liga ini diakui dan diwadahi PSSI dengan pertautan organisasi yang diatur oleh PSSI. Yang kedua, cari satu liga yang disepakati kedua belah pihak. Yang ketiga, pada Kongres Maret, pesertanya harus peserta dari Kongres Solo," ucapnya.

Tono juga memberikan waktu hingga akhir Maret bagi kedua belah pihak untuk memutuskan, sesuai dengan tenggat yang diberikan oleh FIFA. Ia mengingatkan kedua pihak bahwa PSSI bukanlah milik kelompok, tapi milik pemerintah yang melimpahkan tanggung jawabnya kepada KONI Pusat. (*/OL-9)