BANDARLAMPUNG--MICOM: Ketua Dewan Pers Bagir Manan menegaskan hingga saat ini ini pers masih bicara tentang kemerdekaan pers. Menurutnya, meski Indonesia sudah merdeka sekitar 60 tahunan, pers masih dikungkungi frame pemikiran Orde Baru selama 32 tahun.

Kemerdekan pers memang sudah diatur secara normatif melalui UU 40 tentang Pers, tetapi pers tetap dalam tekanan. Pers masih diancam secara fisik, di antaranya pembunuhan, perbuatan pelecehan dan kerusakan terhadap alat-alat kerja seorang jurnalis.

Bagir mengakui pers sering memulai kekerasan. Tetapi, perilaku ini banyak disebabkan sistem tertutup dan otoriter pemerintah. Walaupun, harus disadari terkadang insan pers melupakan asas privasi.

"Ini poin harus dipahami. Dan bagi yang melakukan ini, semua pihak harus menggunakan jalur-jalur hukum yang tepat. Apakah menggunakan UU No 40 atau menggunakan hak jawab atau koreksi," ujarnya, Rabu (8/2).

Menurut Bagir, meski dilindungi UU, insan pers belum aman. Hambatan ancaman kemerdekaan pers sering dihadapi sistem kediktatoran sang penguasa.

"Pemerintah dengan sistem apa pun termasuk yang menggunakan sistem demokrasi sering melakukan penindasan dengan cara-cara membuat aturan atau regulasi yang menyempitkan ruang bagi insan pers dalam bekerja," imbuhnya.

Bagir juga melakukan autokritik terhadap pekerja pers. Bagir berharap pers tidak lagi ditunggangi kepentingan politik tertentu.

Pers, menurut mantan Ketua MA ini, harus menjadi kekuatan dalam pembangunan. Bagir juga mengingatkan untung ruginya media bekerja sama dengan pemerintah daerah.

Menurut, kerja sama dengan pemda lebih besar mudaratnya ketimbang maslahatnya.

"Saya yakin, pada saat media bekerja sama dengan pemda, baik langsung maupun tidak langsung akan merugikan masyarakat," ujar Bagir yang lahir di Panaragan Lampung ini. (NV/OL-10)