TEPUK tangan dan sahutan gembira menyambut iring-iringan sedan hitam yang membawa Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov melalui Mazzeh Boulevard di Kota Damaskus, 7 Februari lalu. 'Terima kasih Rusia dan China', begitu bunyi tulisan sebuah spanduk yang diusung sejumlah pria di tepi jalan.

Euforia warga Damaskus saat itu memang beralasan. Dua hari sebelumnya, Rusia dan China mengeluarkan veto terhadap draf resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menuntut pengunduran diri Presiden Suriah Bashar al-Assad.

"Saya di sini untuk berterima kasih kepada Rusia atas posisi mereka di tengah konspirasi dunia terhadap Suriah. Saya berharap negara-negara Arab meniru tindakan serupa," cetus Manya Abbad, 45, warga yang berada di tepi Mazzeh Boulevard yang dipenuhi bendera Suriah dan Rusia.


Sokongan

Sokongan yang diberikan Rusia terhadap Suriah tidak berhenti di ranah diplomasi. Pada penghujung tahun lalu, harian Al Quds Al-Arabi melaporkan sejumlah kapal Angkatan Laut Rusia mengantarkan sistem pertahanan udara S-300PMU1 ke Suriah. Melalui perkakas tersebut, militer Suriah dapat melacak dan memburu 100 rudal yang menuju Suriah secara bersamaan.

Selain S-300, Rusia turut mengirimkan sebanyak 72 rudal SS-N-26 Yakhont. Rudal andalan angkatan laut itu dapat menghancurkan kapal sejauh 120 hingga 300 kilometer dengan kecepatan 2,5 mach atau 850 meter per detik.

Kemudian pada 9 Desember 2011, sebuah kapal kargo bernama Chariot berlayar dari St Petersburg menuju Suriah. Menurut sumber dari Siprus, tempat Chariot mengisi ulang bahan bakar, kapal itu mengangkut empat kontainer amunisi buatan pabrik senjata Rusia, Rosoboronexport.

Gelombang pengiriman senjata dan peralatan pertahanan Rusia ke Suriah menegaskan hubungan dagang yang baik di antara kedua negara. Sebagaimana diungkapkan harian Rusia Kommersant, kontrak pembelian persenjataan Rusia yang ditandatangani pemerintah Suriah selama beberapa tahun terakhir mencapai US$4 miliar.

Pada 2010 saja, menurut pusat kajian strategis CAST yang berbasis di Moskow, jumlah ekspor senjata buatan 'Negeri Beruang Merah' ke Suriah mencapai 7% dari keseluruhan produksi senjata Rusia senilai US$10 juta. Nilai tersebut belum termasuk pengiriman 36 pesawat tempur Yakovlev Yak-130 dari Moskow ke Damaskus seharga US$550 juta.

Di lapangan, hubungan mesra Rusia-Suriah dapat disimak melalui kehadiran kapal induk Admiral Kuznetsov, sebuah kapal perusak, dan sejumlah kapal logistik di pelabuhan Tartus, Suriah bagian timur, awal Januari lalu. Hal itu terjadi di kala negara-negara anggota Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Liga Arab mengecam aksi militer Suriah terhadap para demonstran di sejumlah kota.


Faktor China

Di samping Rusia, Suriah menjalin kedekatan dengan China. Berdasarkan data Dana Moneter Internasional (IMF), nilai perdagangan kedua negara mencapai US$1,4 miliar pada 2006. Angka itu melonjak menjadi US$2,13 miliar tiga tahun kemudian.

'Minat Beijing terhadap Damaskus... mengindikasikan bahwa China memandang Suriah sebagai sebuah pasar yang penting', tulis laporan pusat kajian The Jamestown Foundation di Washington DC, pada 2010.

Para pengamat menilai faktor tersebut merupakan salah satu latar belakang sokongan China terhadap Suriah. Dengan begitu, meski terdapat laporan bahwa pemerintah Suriah membunuh ribuan warga sipil sejak 2011, Kementerian Luar Negeri China mencatat adanya hubungan pertemanan yang langgeng di antara kedua negara.

"China dan Suriah saling memahami dan mendukung dalam berbagai isu yang menjadi kepentingan utama masing-masing. China menunjukkan pemahaman secara konsisten dan sokongan penuh atas posisi Suriah di dataran tinggi Golan, sedangkan Suriah tetap berkomitmen pada 'Kebijakan Satu China' dan mendukung dalam urusan-urusan yang berkaitan dengan Taiwan, Tibet, Xinjiang, dan hak asasi manusia," sebut pernyataan Kementerian Luar Negeri China.


Dua kutub

Lepas dari hubungan perdagangan dan militer, beberapa pengamat menilai aksi veto Rusia dan China pada 5 Februari lalu disebabkan penentangan terhadap prinsip Barat. Dalam dua kesempatan tahun lalu, Rusia dan China tidak menentang draf resolusi DK PBB terhadap Libia dan Pantai Gading.

Namun, ketika Prancis dan beberapa negara Barat lainnya menyuplai senjata untuk kaum oposisi di Libia dengan dalih melindungi warga sipil, Rusia dan China berang. Rusia menuduh AS dan negara-negara Uni Eropa memperdaya anggota-anggota DK PBB demi mengubah rezim di Libia.

Konsekuensinya, Rusia tidak mau membiarkan DK PBB campur tangan di Suriah, salah satu sekutu utama 'Negeri Beruang Merah' sejak era Perang Dingin.

"Saya memandang veto Rusia (terhadap draf resolusi DKK PBB mengenai Suriah) sebagai penolakan atas Dewan Keamanan yang bersifat proaktif dan bertindak selaku penegak norma selama satu dekade terakhir. Kasus Libia adalah yang terakhir bagi Rusia," kata George Lopez, profesor Universitas Notre Dame, AS.

Hal itu praktis menciptakan dua kutub. Rusia dan China di satu sisi, sedangkan negara-negara Barat di sisi lain. "Veto Suriah merupakan bukti dramatis atas jurang perbedaan tersebut. Memang ada keterlibatan beragam kepentingan politik, tapi ada pula perbedaan mendasar tentang perlunya komunitas internasional terlibat dalam konflik internal suatu negara," ungkap David Bosco, pengamat dari American University di Washington.

Sokongan Rusia dan China atas isu nonintervensi dinilai beberapa pengamat sebagai hal yang logis, mengingat kedua negara senantiasa menentang pandangan negara-negara Barat dan sejumlah organisasi perlindungan hak asasi manusia terhadap kondisi demokrasi di tanah air mereka.

George Lopez menambahkan, veto China mengenai pergantian rezim di Suriah bukanlah bukti dukungan 'Negeri Tirai Bambu' untuk Presiden Suriah Bashar al-Assad. Aksi itu, menurut Lopez, merupakan aksi solidaritas sehingga Rusia akan mendukung China mengenai isu Myanmar, Korea Utara, dan Sudan di forum DK PBB. "Jangan lupa, China tidak pernah mengeluarkan veto secara sepihak. Jadi, Rusia adalah pemimpinnya di sini." (AP/Reuters/Jer/I-2)