BANDA ACEH--MICOM: Bergabungnya sejumlah jenderal purnawirawan ke tubuh Partai Aceh adalah bagian dari upaya rekonsiliasi antara para mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan para mantan petinggi TNI itu.

"Analisis kami ini merupakan langkah taktis, dan bagian dari upaya rekonsilitasi di level elite saja, dan sama sekali tidak memiliki kaitan dengan para korban konflik secara menyeluruh," kata peneliti senior dari Lembaga Centra Politika Mashudi SR, di Banda Aceh, Selasa (14/2).

Ia menyatakan hal itu menanggapi hadirnya sejumlah jenderal purnawirawan TNI, di antaranya Mayjen (Purn) Soenarko, mantan Panglima Kodam Iskandar Muda Mayjen (Purn) Djali Yusuf dan mantan Kepala Staf Kodam Iskandar Muda Brigjen (Purn) M Yahya, pada deklarasi calon kepala daerah yang diusung Partai Aceh, Minggu (12/2).

Menurut Masudi, jika kemudian banyak pihak yang mengaitkan bahwa peristiwa ini sebagai bagian dari rekonsiliasi, harus dipertanyakan terlebih dahulu rekonsiliasi dengan siapa dan atas kasus apa.

"Jika hal ini dimaksudkan rekonsiliasi atas kasus kekerasan dan dugaan pelanggaran HAM yang terjadi di Aceh, hal itu sangat tidak tepat, karena proses rekonsiliasi harus memiliki tahapan yang jelas. Salah satunya adalah pengungkapan kasus dan pelaku serta pembentukan lembaga KKR," urainya.

Mashudi juga berpendapat bergabungnya mantan jenderal purnawiran tersebut ke Partai Aceh sama sekali tidak memiliki kaitan dengan para korban konflik Aceh.

"Ini hanya upaya politik Partai Aceh untuk meraih seluruh dukungan dari pihak manapun untuk memenangkan pilkada, 9 April 2012," tandasnya.

Sebetulnya, jelas Mashudi, langkah politik Partai Aceh dengan membuka ruang bagi para mantan jenderal tersebut memperlihatkan bahwa partai lokal terbesar di Aceh itu tidak sensitif terhadap persoalan ketidakadilan yang dirasakan masyarakat korban atas kekerasan yang terjadi pada masa konflik dulu.

"Semestinya, Partai Aceh berjuang bersama masyarakat korban untuk menyelesaikan tindak kekerasan dan dugaan pelanggaran HAM sebagai bagian penyelesaian dan rekonsiliasi untuk tegaknya keadilan dan pelurusan sejarah," ungkapnya.

Selain itu, Mashudi juga mengingatkan bahwa bergabungnya purnawirawan jenderal tersebut tidak serta merta tanpa kepentingan politik dan motif tertentu.

"Pasti ada kepentingannya, apakah motifnya politik atau ekonomi, namun satu yang pasti saya menilai ini bagian dari upaya deideologisasi perjuangan mantan GAM, dengan begitu jikapun nanti pasangan Zaini Abdullah/Muzakkir Manaf ini menang, tidak lagi terlalu merepotkan hubungan Aceh-Jakarta," katanya. (Ant/OL-10)