Derek Digencarkan Denda Capai Rp7 M

Penulis: Yanurisa Ananta Pada: Kamis, 14 Sep 2017, 08:47 WIB Megapolitan
Derek Digencarkan Denda Capai Rp7 M

ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga

PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI membuktikan keseriusan mereka dalam menjalankan kebijakan transportasi terkait dengan kewajiban memarkir kendaraan di garasi bagi pemilik kendaraan bermotor. Dinas Perhubungan DKI Jakarta sudah menerapkan sanksi berupa penderekan bagi pemilik kendaraan yang parkir sembarang­an. Total pendapatan dari denda penderekan itu tahun ini mencapai Rp7 miliar.

“Itu total pendapatan dari denda derek parkir liar di seluruh wilayah DKI Jakarta terhitung dari Januari-Agustus 2017. Ini hasil yang signifikan. Seluruh pendapatan itu masuk ke kas daerah,” kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Andri Yansyah di Gedung DPRD DKI, kemarin.

Kebijakan itu memang bukan barang lama, sudah ada sejak terbitnya Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5/2014 tentang Transportasi. Menurut Andri, kebijakan mengenai denda derek parkir liar sudah efektif berlaku sejak 2015.

Sesuai dengan aturan perda, setiap kendaraan yang melakukan parkir liar akan diderek kemudian pemiliknya dikenai sanksi administrasi Rp500 ribu. Apabila kendaraan itu tidak segera diambil pemiliknya, denda berlipat akan diberlakukan. Pada 2015, total pendapatan denda tersebut mencapai Rp4,6 miliar.

Upaya penindakan terhadap kendaraan yang parkir liar itu, ujarnya, terus digencarkan. Sebanyak 17.531 kendaraan ditindaklanjuti Dishub terdiri dari, 968 kendaraan diderek, 1.634 ditilang Dishub dan 1.742 ditilang polisi. Dinas juga menambah jumlah armada mobil derek untuk meningkatkan penindakan parkir liar.

“Kami juga tindak lanjuti laporan atau pengaduan dari masyarakat,” tutur Andri.

Dishub juga menghadapi tantangan ketika menderek di area permukiman karena kondisinya berbeda dengan di jalan besar. “Tidak bisa tidak asal angkut, tapi ditanya dulu siapa pemilik mobil yang terparkir. Namun, ada di Tebet bertahun-tahun terparkir. Saya tanya punya siapa tidak ada yang tahu. Ya sudah kita derek langsung,”

Bukti punya garasi
Untuk menguatkan penerapan pasal 140 dalam perda tersebut terkait dengan kewajiban pemilik kendaraan bermotor untuk memiliki garasi, Pemprov DKI akan melibatkan kelurahan setempat.

Nantinya, kelurahan akan mendata warganya untuk menerbitkan surat keterangan kepemilikan garasi. Pemilik kendaraan yang akan mengajukan pembuatan surat tanda nomor kendaraan (STNK) maupun perpanjangan dan mutasi STNK wajib melampirkan surat keterangan tersebut.

“Dia (pemilik kendaraan) harus mendapatkan rekomendasi dari RT atau RW dan lurah. Nanti kita koordinasi dulu,” kata Andri. Koordinasi perihal aturan baru ini akan dilakukan dishub dengan Ditlantas Polda Metro Jaya dan Korlantas Polri, Badan Pajak Retribusi Daerah (BPRD), Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP), serta pihak kecamatan yang mengatur RT, RW, dan kelurahan.

“Nanti kita buat semacam mekanisme kepemilikan di pergub saja karena memang itu bukan domain kami. Kita tidak mengerti proses kepemilikan seperti apa. Tugas kami melakukan penertiban melalui penderekan,” ujarnya.

Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat optimistis koordinasi dengan pihak kepolisian akan berjalan lancar. “Hubungan kita dengan polda baik, mudah sekali koordinasinya, sehingga kalau sese­orang tidak bisa tunjukkan bukti garasi, STNK tidak bisa diproses dan tidak bisa atas nama dia,” ujar Djarot. (J-4)

 

Berita Terkini

Read More

Kolom Pakar

Read More

Poling

Perlukah pelaku penyebaran hoaks diberi hukuman berat?





Berita Populer

Read More