Soal Pergantian Panglima TNI, DPR Tunggu Usulan Presiden

Penulis: Astri Novaria Pada: Selasa, 14 Nov 2017, 19:22 WIB Polkam dan HAM
Soal Pergantian Panglima TNI, DPR Tunggu Usulan Presiden

MI/M. Irfan

ANGGOTA Komisi I DPR RI dari Fraksi PPP Syaifullah Tamliha mengatakan Komisi I menunggu usulan nama pengganti Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dari pemerintah.

"Kita menunggu apakah Presiden berkirim surat atau tidak. Kalau Presiden berkirim surat saya yakin itu (pergantian Panglima TNI) akan dibahas nanti pada masa persidangan yang akan datang," ujarnya, Selasa (14/11).

Lebih lanjut kata dia, usulan pergantian Panglima TNI merupakan hak sepenuhnya Presiden Joko Widodo termasuk berasal dari matra Angkatan Darat (AD), Angkatan Udara (AU) atau Angkatan Laut (AL). Selanjutnya, kata dia, Koimsi I akan menguji kapabilitas nama yang dipilih.

"Biasanya dalam satu surat itu ada dua, meminta persetujuan pergantian Panglima TNI dan kedua meminta menyetujui calon panglima yang direstui oleh Presiden," tuturnya.

Secara terpisah, Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi NasDem, Supiadin Aries Saputra mengimbau Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo untuk segera ajukan pengunduran diri. Sebab sesuai ketentuannya, enam bulan sebelum memasuki masa pensiun harus membuat surat pengunduran secara resmi.

"Sesuai ketentuan, enam bulan sebelum masa jabatannya berakhir, Panglima TNI akan membuat surat pengunduran secara resmi. Kalau menurut giliran, penggantinya seharusnya dari TNI AU. Namun siapa yang ditunjuk nantinya merupakan hak prerogatif Presiden" ujar Supiadin.

Dia menjelaskan, surat pengunduran tersebut dimaksudkan untuk memberi waktu kepada Presiden menyiapkan pengganti Gatot. Ia berharap, agar Panglima TNI pengganti Gatot bisa fokus mewujudkan Program Minimum Essensial Force (MEF) TNI yang sampai saat ini belum bisa tercapai.

"Kesejahteraan dan profesionalisme prajurit harus terus dipelihara dan ditingkatkan. Selain itu, Panglima TNI yang baru nantinya juga harus bisa menjamin netralitas TNI pada Pilkada 2018 dan Pemilu 2019," pungkasnya. (X-12)

 

Berita Terkini

Read More

Kolom Pakar

Read More

Poling

Perlukah pelaku penyebaran hoaks diberi hukuman berat?





Berita Populer

Read More