Pertegas Komitmen di One Planet Summit

Penulis: Denny Parsaulian Sinaga Pada: Senin, 11 Des 2017, 21:57 WIB Lingkungan
Pertegas Komitmen di One Planet Summit

MI/M. Irfan

INDONESIA mempertegas perannya sebagai negara terdepan dalam mengatasi perubahan iklim dunia. Mewakili Presiden RI, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutaan (LHK) Siti Nurbaya, Senin (11/12) telah berada di Paris, Perancis, untuk menghadiri KTT Perubahan Iklim One Planet Summit.

Dalam agenda yang rencananya berlangsung hingga 14 Desember mendatang, turut hadir juga Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim KLHK Nur Masripatin, serta perwakilan parlemen Noviwaldy Jusman dari DPRD Riau.

Penunjukan Noviwaldy yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Riau ini, dijelaskan Menteri LHK Siti Nurbaya sebagai bentuk keseriusan pihaknya mengawal agenda perubahan iklim hingga ke tingkat tapak.

"Pemerintah Indonesia sangat berharap banyak kepada Riau dalam pengendalian perubahan iklim. Selain lebih advance sejak REDD+ tahun 2011, juga terkait manajemen gambut," kata Menteri Siti.

Aspek hutan terutama gambut menjadi sangat penting dalam pencapaian target National Determination Contribution (NDC) Indonesia, karena 17% dari target 29% penurunan emisi GRK berasal dari sektor kehutanan.

Selain pengelolaan hutan berkelanjutan untuk pencapaian target NDC, Indonesia juga memiliki agenda lain seperti tata kelola gambut, perlindungan mangrove, restorasi ekosistem, ekowisata, keanekaragaman hayati, penegakan hukum, pengembangan investasi, dan perdagangan (trade).

"Dengan restorasi dan manajemen gambut yang baik, penurunan emisi gas rumah kaca diharapkan bisa tercapai," kata Siti.

Dalam KTT Climate Summit di Paris, ada dua agenda pokok dan salah satunya yaitu agenda 'Accelerating Local & Regional Climate Actions'.

"Saya berharap perwakilan dari DPRD Riau bisa mendapatkan insight, bisa diskusi dengan negara-negara lain bagaimana action daerah untuk perubahan iklim. Karena Riau menjadi salah satu provinsi prioritas kita dalam hal tata kelola gambut, karena di wilayah ini gambut sudah sangat kritis,'' ungkapnya.

Dijelaskan Menteri Siti, Indonesia memiliki lebih dari 26 juta hektare lahan gambut, atau lebih dari 12% dari total lahan hutan. Kandungan karbon lahan gambut mencapai 6 ton per hektare dengan kedalaman 1 cm. Saat terbakar, inilah yang menjadi sumber masalah karena menghasilkan emisi yang sangat besar.

"Ketegasan perlu dilakukan untuk melindungi jutaan rakyat Indonesia yang selama ini menjadi korban. Untuk itu gambut perlu dikelola dengan baik agar menjadi solusi potensial, terutama dalam konteks mitigasi dan adaptasi perubahan iklim,'' kata Menteri Siti.

Persoalan gambut juga menjadi salah satu fokus utama yang dibawa delegasi Indonesia, saat menghadiri Konferensi Perubahan Iklim (COP UNFCCC) ke-23 di Bonn, Jerman, beberapa waktu lalu.

Ke depan, kata Menteri Siti, tantangan yang dihadapi adalah memastikan peran hutan dalam perubahan iklim, terutama untuk mencapai target pengurangan emisi dan menghasilkan manfaat lingkungan, serta pertumbuhan ekonomi lainnya.

"Kita ingin ada keterlibatan aktif masyarakat, untuk bersama-sama menjaga gambut, menjaga hutan, yang artinya sama dengan menjaga peradaban manusia,'' tutupnya. (X-12)

 

Berita Terkini

Read More

Kolom Pakar

Read More

Poling

Setujukah Anda aparat keamanan untuk mengusut tuntas dan menindak tegas terorisme di Indonesia?





Berita Populer

Read More