PAN Merasa Dirugikan PKS di Cirebon

Penulis: Antara Pada: Minggu, 14 Jan 2018, 16:26 WIB Pilkada
PAN Merasa Dirugikan PKS di Cirebon

Ist

KEPUTUSAN PKS tak merekomendasikan pasangan Siswandi-Euis Fety Fatayati dalam Pemilihan Wali Kota Cirebon, Jawa Barat, berbuntut panjang. Sebab partai yang bergabung dalam Koalisi Umat berencana melakukan langkah hukum setelah keputusan tersebut.

Sebelumnya PKS bergabung dengan Koalisi Umat bersama dua partai lain yaitu Gerindra dan PAN. Koalisi itu mengusung pasangan Siswandi dan Euis untuk maju dalam Pilwalkot Cirebon.

Gerindra dan PAN sudah mengeluarkan rekomendasi untuk pasangan tersebut. Tapi PKS abstain dan tak mengeluarkan rekomendasi. Akibatnya, Siswandi-Euis gagal maju dalam Pilwakot Cirebon.

Ketua DPD PAN Cirebon Dani Mardani mengaku kecewa dengan keputusan PKS. Padahal, pada 14 November 2017, ketiga partai bersepakat dan mendeklarasikan Koalisi Umat.

“Kita lakukan penandatanganan bersama juga,” kata Dani di Cirebon, Sabtu, 13 Januari 2018.

Masalah muncul saat PKS memilih untuk menarik diri dan tidak mengeluarkan rekomendasi untuk pasangan Siswandi-Euis. Seharusnya Koalisi Umat memiliki sembilan kursi untuk mengusung calon. Tapi lantaran PKS tak mengeluarkan rekomendasi, koalisi hanya memiliki enam kursi.

Dani mengaku PAN memiliki posisi sebagai legal standing untuk melakukan gugatan kepada PKS. Pihaknya saat ini sedang melakukan ekseminasi terhadap kasus ini. Dani juga mengatakan DPD PAN Kota Cirebon sedang berkoordinasi dengan DPP dan DPW terkait rencana tersebut.

“Karena kami sangat dirugikan,” ujar Dani.

Sementara itu, kekecewaan juga disampaikan oleh Siswandi. Ia menduga keputusan PKS itu terkait dengan nilai mahar yang ia tak setujui. Siswandi mengaku dimintai mahar oleh salah satu pengurus PKS, untuk bisa mendapatkan rekomendasi tersebut.

“Angkanya miliaran rupiah,” kata Siswandi.

Medcom.id berusaha mengklarifikasi keputusan tak mengeluarkan rekomendasi untuk Siswandi-Euis. Namun Ketua PKS Kota Cirebon Karso tak bisa dihubungi. (MTVN/OL-7)

 

Berita Terkini

Read More

Kolom Pakar

Read More

Poling

Perlukah pelaku penyebaran hoaks diberi hukuman berat?





Berita Populer

Read More