Wartawan Putuskan Boikot Peliputan Menaker saat Tinjau Terowongan Rel Ganda

Penulis: Liliek Dharmawan Pada: Selasa, 16 Jan 2018, 15:03 WIB Nusantara
Wartawan Putuskan Boikot Peliputan Menaker saat Tinjau Terowongan Rel Ganda

Ilustrasi

TIDAK kurang dari 25 jurnalis di Banyumas, Jawa Tengah (Jateng) memutuskan untuk pulang dan tidak melakukan peliputan kunjungan Menaker M Hanif Dhakiri di Terowongan KA di Desa Notog, Kecamatan Patikraja, Selasa (16/1).

Pasalnya, wartawan yang diundang ternyata malah dipersulit ketika mau meminta alat pelindung diri (APD) sebagai syarat masuk pembangunan terowongan tersebut. Padahal terowongan KA tersebut merupakan prestasi karena pembangunannya dilaksanakan oleh anak bangsa.

Peristiwa itu terjadi ketika Media Indonesia, Metro TV dan Antara Foto yang menanyakan APD untuk para jurnalis. Ternyata oleh petugas berseragam PT PP (Persero) Tbk dari bagian Health Safety Environment (HSE) memberi jawaban tidak mengenakkan.

Idhad mengatakan ketika dirinya menanyakan malah ada kata-kata yang justru menyinggung.

"Saya sudah biasa menghadapi wartawan seperti ini," ujar Idhad menirukan petugas tersebut.

Dijelaskan oleh Idhad, sebetulnya wartawan hanya ingin meminta kepastian bisa tidaknya masuk ke terowongan. Apalagi ada undangan resmi pada saat kunjungan Menaker.

"Akhirnya, kami memutuskan untuk tidak meliput. Ada setidaknya 25 wartawan yang memutuskan tidak melakukan peliputan. Yang pulang ialah para jurnalis cetak, daring dan televisi. Hampir semua media nasional, regional dan lokal ada. Semuanya memilih pulang," katanya.

Para jurnalis yang pulang dan memutuskan tidak meliput adalah Kompas, Media Indonesia, Republika, Antara, Pikiran Rakyat, Suara Merdeka, Kedaulatan Rakyat, Antara Foto, Radar Banyumas, dan Satelit Post.

Sementara jurnalis televisi di antaranya Metro TV, TV One, SCTV, iNews TV, Net TV, RTV, dan Banyumas TV.

Sebelum peristiwa ini, berkali-kali wartawan ingin melakukan peliputan pembangunan terowongan rel ganda yang menghubungkan antara Stasiun Purwokerto-Kroya (Cilacap) tetapi tidak diperbolehkan. Bahkan, sudah mengajukan perizinan lewat surat, tetapi tidak pernah ada respons. (OL-6)

 

Berita Terkini

Read More

Kolom Pakar

Read More

Poling

Setujukah Anda aparat keamanan untuk mengusut tuntas dan menindak tegas terorisme di Indonesia?





Berita Populer

Read More