Menolak Merana karena Beras

Penulis: Administrator Pada: Minggu, 21 Jan 2018, 11:30 WIB Jeda
Menolak Merana karena Beras

MI/LILIEK DHARMAWAN

Tak mau sekadar jadi isi berita tentang warga desa yang merana karena beras, masyarakat Desa Greges, Kecamatan Tembarak, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, merintis jalan buat melepas ketergantungan pada nasi dari beras padi.

Mereka berupaya mengolah jagung sebagai salah satu komoditas pertanian menjadi beras yang bentuknya menyerupai nasi dengan kandungan gizi lebih bagus. Upaya itu didukung pemerintah desa untuk membudayakan makan jagung.Kepala Desa Greges, Nasikhun, mengatakan budaya makan jagung sebenarnya sudah ada sejak zaman dahulu kendati hanya identik dengan masyarakat bersahaja.

Nyatanya, jagung menjadi pilihan rasional ketika musim kemarau. Harga jagung berkisar Rp3.000 per kg, sementara beras medium Rp10.000
Pun jagung lebih sehat karena kandungan gulanya yang lebih sedikit.
"Pada 2010, pengusaha dari Jakarta mendirikan pabrik pengolahan beras jagung di Desa Greges, labelnya One Day No Rice.

" Harganya Rp15.000 per kg dan dipasarkan hingga Jakarta dan Sumatra, rata-rata 5 ton per bulan."Beras jagung ini pun sukses membuat Greges tersohor. Wali Kota Bekasi dan Padang pun sempat berkunjung untuk meninjau. Salah satu yang memikat perhatian, beras jagung lebih tahan lama karena awet hingga empat bulan lamanya, sedangkan beras hanya satu bulan. "Kalau makan nasi biasa, akan terasa lebih cepat lapar. Namun, kalau makan nasi jagung, lebih tahan lapar. Nasi jagung juga lebih hemat, bandingannya kalau masak beras biasa satu kilogram, beras jagung hanya dimasak separuhnya, jadi lebih banyak karena lebih mengembang," kata Nasikhun.

Badan usaha desa

Di Desa Greges, sebut Nasikhun, terdapat areal pertanian seluas 1.700 hektare. Pada musim penghujan, karena kondisi pengairan mencukupi, warga kebanyakan menanam padi dan sebagian sayuran. Jika musim kemarau, warga menanam ketela, jagung, sayuran, dan tembakau.

Selain mendapat hasil dari penjualan jagung hasil pertanian, sebanyak 15 KK desa itu juga bekerja mengolah beras jagung di pabrik. Mereka dibayar rata-rata Rp30 ribu per hari.

Ketika akhir 2017 pabrik berhenti karena kekurangan bahan baku dan kekurangan panas buat menjemur, warga tengah berupaya menghidupkannya kembali dengan mengambil alihnya menjadi badan usaha milik desa (BUMDes). "Proses ini masih dalam koordinasi kami dengan pemilik pabrik," kata Nasikhun.

Tantangan pertanian kekinian

Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementan Sumarjo Gatot Irianto mengakui pertanian Indonesia kini ditantang agar berdaya saing tinggi dengan indikator inovatif, eksklusif, serta bernilai tambah. "Di saat yang sama, kita juga harus menghadapi perubahan iklim, alih fungsi lahan pertanian ke lahan nonpertanian. Lahan kita ada 8,1 juta hektare, terkonversi per tahun sebesar 100.000 hektare. Artinya alih fungsi sebesar 1,2%," ujar Sumarjo.

Belum lagi kemampuan petani dalam menerapkan teknologi. "Tinjau umur petani. Contohnya, umur rata-rata petani di Indonesia di atas 40 tahun. Nah, itu usia tua semakin sulit menerima teknologi. Berdasarkan data, pada tahun 2013 struktur usia petani yang ada di Indonesia sebanyak 60,8% sudah berusia di atas 45 tahun," jelasnya.

Solusi yang coba ditawarkan, permodalan petani didukung asuransi.
"Misalnya, permodalan petani relatif rendah, kini kan ada asuransi pemerintah yang preminya Rp36.000 per hektare. Contoh jika petani ada klaim asuransi, mereka bisa ajukan klaim hingga Rp6 juta per hektare," tegas Sumarjo. Terkait isu keberagaman pangan, pihaknya telah meluncurkan Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal (MP3L) dan program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) yang mencakup 18.000 kelompok, pada 2018 akan dikembangkan 230 kelompok. Jenis tanamannya berupa jagung, singkong, sagu, sukun, ubi, serta talas.

Digital untuk pemetaan

Purwadi, Rektor Institut Pertanian Stiper Yogyakarta, memperingatkan bahwa kekayaan tradisi pangan di Indonesia hingga kini masih berkonteks budaya. Nyatanya masyarakat masih sangat bergantung pada beras.
"Kearifan lokal itu harus dikemas sedemikian rupa untuk menambah nilainya, seperti menjadikan desa wisata pangan. Dengan begitu, targetnya ialah untuk konsumsi yang bersifat eksklusif," kata Purwadi.

Namun, dalam isu ketahanan pangan pemerintah harus berpacu mengoptimalkan teknologi komunikasi dan informasi (ICT) untuk mengelola stok pangan. "Dengan teknologi, pergerakan pangan bisa dimonitor secara tepat dan akurat dengan pencatatan digital. Jadi mestinya pemerintah tahu persis dan bisa mengendalikan," tegasnya. (Tosiani/Zuq/M-1)

 

Berita Terkini

Read More

Kolom Pakar

Read More

Poling

Setujukah Anda aparat keamanan untuk mengusut tuntas dan menindak tegas terorisme di Indonesia?





Berita Populer

Read More