Soal Zakat ASN, MUI Minta Kemenag tak Pantik Kegaduhan

Penulis: Syarief Oebaidillah Pada: Kamis, 08 Feb 2018, 18:15 WIB Humaniora
Soal Zakat ASN, MUI Minta Kemenag tak Pantik Kegaduhan

ANTARA

MAJELIS Ulama Indonesia (MUI) menyatakan sampai detik ini belum pernah diminta bermusyawarah pihak Kementerian Agama (Kemenag) maupun Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) terkait rencana pemotongan gaji aparatur sipil negara (ASN) 2,5% untuk zakat.

Karena itu MUI belum bisa memberikan pendapat terkait dengan rencana tersebut. MUI berharap sosialisasi wacana ini dibahas bersama dengan kalangan ormas keagamaan Islam dan tidak memantik kegaduhan.

"Hemat kami masalah zakat tidak hanya sekadar memungut dan mengumpulkan uang dari muzakki (orang yang berzakat) saja, tetapi menyangkut juga tentang siapa saja PNS (ASN) yang terkena kewajiban zakat, berapa batas nishab dari gaji/pendapatan yg dikenakan wajib zakat, apakah sifatnya mandatory (wajib) atau voluntary (sukarela) dan bagaimana tasharruf (penyaluran, distribusi) zakat tersebut,” beber Wakil Ketua Umum MUI Pusat, Zainut Tauhid melalui rilis kepada Media Indonesia, Kamis (8/2)

Zainut mengutarakan ibadah zakat merupakan salah satu dari rukun Islam. Zakat diwajibkan atas setiap orang Islam yang telah memenuhi syarat. Selain untuk melaksanakan perintah Allah SWT, tujuan pensyariatan zakat juga membantu umat Islam yang membutuhkan bantuan dan pertolongan.

"Karena itu, syariat Islam memberikan perhatian besar dan memberikan kedudukan tinggi pada ibadah zakat ini," ujarnya.

Zainut menyatakan MUI setuju potensi zakat harus lebih dioptimalkan dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemaslahan umat Islam. Namun dalam pelaksanaannya harus melalui sebuah perencanaan yang baik, kesiapan institusi zakat (Baznas) yang profesional, kapabel dan akuntabel. Lebih dari itu juga harus melibatkan para pihak yang memiliki kepentingan dan kepedulian terhadap pengelolaan zakat.

"Menurut hemat kami gagasan Menteri Agama tersebut bagus, tetapi seyogianya sebelum diwacanakan secara terbuka di publik, gagasan tersebut disosialisasikan terlebih dahulu kepada ormas-ormas Islam dan pemangku kepentingan lainnya sehingga tidak menimbulkan polemik dan kegaduhan di masyarakat," kata dia.

Zainut menjelaskan, MUI berkepentingan mengingatkan hal tersebut karena jumlah uang yang akan dikelola cukup besar. "Dan uang tersebut adalah uang umat Islam yang harus didistribusikan secara amanah dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan ketentuan perundang-undangan," pungkasnya. (X-12)

 

Berita Terkini

Read More

Kolom Pakar

Read More

Poling

Setujukah Anda aparat keamanan untuk mengusut tuntas dan menindak tegas terorisme di Indonesia?





Berita Populer

Read More